NADIKABAR.COM — Rencana Indonesia membangun lebih banyak pembangkit listrik energi terbarukan, khususnya tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) membuka peluang investasi bagi perusahaan China di sektor ketenagalistrikan. Seiring bertambahnya kapasitas PLTS, Indonesia akan membutuhkan investasi jaringan transmisi untuk menyalurkan listrik dari lokasi pembangkit ke pusat-pusat permintaan. Sistem penyimpanan berbasis baterai juga dibutuhkan agar listrik yang dihasilkan pada siang hari dapat digunakan ketika produksi PLTS menurun.
Peluang tersebut dibahas dalam forum China RE Invest Indonesia 2026 di Beijing pada 2 November. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Tenggara Strategics, dan CSIS Indonesia menggelar forum tersebut untuk mempertemukan perwakilan pemerintah dan pelaku industri dari kedua negara. Dalam sesi penjajakan bisnis (business matchmaking), perwakilan dari PT PLN juga bertemu langsung dengan investor dan lembaga pembiayaan China untuk membahas peluang kemitraan.
Wakil Presiden Eksekutif Perencanaan Strategis Pembangkitan PT PLN (Persero), Parulian Noviandri, memaparkan kebutuhan investasi ketenagalistrikan Indonesia hingga 2034. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 membutuhkan investasi Rp2.967 triliun dan menargetkan penambahan kapasitas sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sekitar 76 persen dari kapasitas tambahan itu berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
"Di sektor pembangkitan, sekitar 73 persen investasi terbuka bagi produsen listrik swasta (independent power producers/IPP)," kata Parulian dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Di luar RUPTL, program PLTS 100 GWp memperluas peluang investasi di sektor tersebut. Menurut Parulian, program itu mencakup sekitar 89,1 GWp kapasitas PLTS yang terhubung ke jaringan PLN dan 11,7 GWp di luar jaringan PLN. Dengan mempertimbangkan kesiapan investasi, regulasi, dan infrastruktur pendukung, PLN telah mengidentifikasi sekitar 35 GWp yang berpotensi dikembangkan hingga 2029. Secara keseluruhan, program itu diperkirakan membutuhkan investasi Rp1.140 triliun dan berpotensi menciptakan sekitar 2,8 juta lapangan kerja selama tahap konstruksi.