Setelah menilai biaya dan pembiayaan proyek, investor juga perlu memahami proses pengadaan lahan dan ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Humphrey R. Djemat, ketua kantor hukum Gani Djemat & Partners, menyarankan perusahaan China melibatkan penasihat hukum dan bisnis sejak awal untuk menilai kelayakan investasi sekaligus mengantisipasi potensi sengketa dan kendala operasional.
Dari sisi perusahaan China, Zhou Kai, General Manager Departemen Manajemen Pasar dan Investasi China Energy International Group untuk Asia Tenggara, melihat peluang kerja sama sejak tahap perencanaan sistem kelistrikan hingga pembangunan dan pembiayaan proyek.
Ia menyoroti pengembangan PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan penyimpanan energi, serta pembangunan transmisi antarpulau dan modernisasi jaringan. Zhou juga mencatat bahwa jaringan listrik yang masih terfragmentasi, ketentuan dalam perjanjian jual beli listrik, dan risiko nilai tukar menjadi pertimbangan bagi investor.
Dalam beberapa tahun ke depan, salah satu ukuran kemajuan program PLTS 100 GWp adalah berapa banyak dari potensi 35 GWp yang dipetakan PLN bisa masuk tahap konstruksi hingga 2029. Untuk proyek yang akan memasok listrik ke jaringan PLN, kesiapan lahan dan pembiayaan perlu diikuti dengan kesiapan jaringan di lokasi proyek agar listrik bisa disalurkan ketika pembangkit mulai beroperasi.
