"Kan masyarakat sudah tahu sering bocor sana-sini. Misalnya saya periksa lah kira-kira pejabat mana yang sering mengerjakan hal-hal yang negatif, saya reorganize. Hampir semua orang pajak, eselon 2, eselon 3, eselon 4 saya kocok ulang, saya pindahin yang kurang baik ke daerah, yang baik ke pusat-pusat yang pengumpulan pajaknya besar, kantor-kantor pajak besar," paparnya.
Langkah pembersihan internal ini juga diterapkan di DJBC melalui reorganisasi struktur serta pembukaan akses bagi aparat penegak hukum. Menkeu menyatakan bahwa lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan kini dapat memproses oknum yang terindikasi melanggar hukum secara adil dan transparan.
"Di Bea Cukai juga sama, saya organize semua, yang kemarin dianggap mencurigakan sudah ditangkap KPK kan? Itu kan sebelumnya nggak bisa. Mungkin 10 atau 15 tahun terakhir orang pajak dan Bea Cukai itu aman karena polisi, kejaksaan, KPK juga nggak bisa masuk. Sekarang saya bebaskan, bukan saya bebaskan, saya bilang kalau ada kesalahan masuk saja, nanti diproses sesuai dengan faktanya secara balance, secara fair," terangnya.
Melalui penutupan kebocoran anggaran, reorganisasi pejabat, dan penindakan tegas terhadap pegawai nakal, Purbaya optimistis kinerja penerimaan pajak dan bea cukai kini sudah jauh lebih membaik.
