NADIKABAR.COM — Balai Kota bukan sekadar tempat para pejabat menempati ruang kerja dan menandatangani dokumen. Di sanalah arah kebijakan diterjemahkan menjadi jalan yang terawat, sekolah yang berfungsi, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, bantuan sosial yang tepat sasaran, hingga persoalan warga yang benar-benar selesai.
Karena itu, kabar bahwa 13 kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berganti dalam setahun terakhir layak dibaca lebih dalam daripada sekadar urusan siapa menduduki kursi apa.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan pada 7 Oktober bahwa pergantian tersebut berkaitan dengan evaluasi kinerja dan pencapaian target output serta outcome yang telah dijanjikan para kepala perangkat daerah.
Angka 13 sekaligus menunjukkan bahwa birokrasi Surabaya sedang bergerak cukup cepat. Namun, angka itu tidak serta-merta dapat diterjemahkan sebagai 13 pejabat yang gagal.
Jejak penataan sepanjang 2026 memperlihatkan adanya rotasi karena penyegaran organisasi, penyesuaian struktur, pengisian jabatan kosong, persiapan menghadapi pensiun, sekaligus evaluasi kinerja.
Pada 2 Januari, misalnya, Pemkot Surabaya melantik 69 pejabat. Sejumlah posisi pimpinan perangkat daerah berubah, antara lain Badan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Pendidikan.
Selain itu ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penataan itu juga dikaitkan dengan efisiensi struktur dan penyegaran birokrasi.
Dua bulan kemudian, 78 pejabat kembali dilantik, termasuk tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama. Sejumlah kepala perangkat daerah kembali bergeser sesuai kebutuhan organisasi.
Pemkot menyebut rotasi itu sebagai bagian dari percepatan kinerja dan kesinambungan kepemimpinan, termasuk untuk menghadapi sejumlah pejabat yang mendekati masa purnabakti.
Maka persoalan sesungguhnya bukan terletak pada sering atau jarangnya pejabat berganti. Persoalannya adalah apakah setiap pergantian membuat organisasi semakin mampu bekerja untuk warga.
