NADIKABAR.COM — Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, kini memiliki akses lebih dekat untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) pertama di wilayah tersebut diharapkan dapat mempermudah nelayan memperoleh BBM subsidi sekaligus menekan biaya operasional melaut.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa keberadaan SPBUN menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, akses BBM yang dekat dengan nelayan diharapkan dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan nelayan untuk memperoleh BBM.

"Kami ingin memastikan distribusi BBM digunakan sebagai penggerak ekonomi bagi nelayan, dan pada prinsipnya kami mendukung seluruh program dalam hal pendekatan aksesibilitas pelayanan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di Rokan Hilir serta di seluruh wilayah Indonesia," ujar Wahyudi dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Hal ini disampaikannya dalam peresmian SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana sekaligus pelepasan ekspor produk koperasi ke Malaysia di Rokan Hilir, Riau, Selasa (17/11).

Wahyudi menjelaskan ketersediaan BBM subsidi untuk SPBUN ini telah dikoordinasikan bersama Pertamina Patra Niaga (PPN) dan diberlakukan sejak 1 Oktober 2026. SPBUN yang telah memenuhi persyaratan operasional selanjutnya diverifikasi agar memperoleh BBM subsidi sehingga pelayanan kepada nelayan dapat segera berjalan.

Saat ini, SPBUN telah melayani 160 nelayan dan akan terus berkembang pelayanannya bagi nelayan yang tersebar di empat kecamatan di wilayah Rokan Hilir.

"Kami memandang penting berkoordinasi dengan PPN, bagi SPBUN yang sudah siap dilakukan (operasi) dan disiapkan BBM subsidinya, bisa langsung diverifikasi dan dijalankan dengan baik," ungkap Wahyudi.

Wahyudi juga menekankan pentingnya akses nelayan terhadap BBM subsidi tanpa melalui perantara. Saat ini, pembelian BBM subsidi bagi konsumen pengguna seperti nelayan juga semakin mudah dengan menggunakan Surat Rekomendasi.

"Kami titip dalam mengemban amanah negara, ada anggaran subsidi BBM yang harus dipertanggungjawabkan peruntukannya. Kami fasilitasi membeli BBM subsidi menggunakan jeriken dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan terintegrasi dengan aplikasi XStar BPH Migas," tuturnya.

Selanjutnya, Wahyudi menegaskan bahwa kemudahan ini harus diiringi juga dengan pengawasan yang baik untuk memastikan BBM subsidi diterima dan dimanfaatkan oleh nelayan yang berhak.

"Tolong dijaga agar dilakukan pengawasan bersama, jangan sampai (BBM subsidi) disalahgunakan. Harapan kami, kita sama-sama menjaga dan mengawal, sehingga BBM subsidi benar-benar dipakai untuk keberlangsungan ekonomi bagi nelayan Rokan Hilir," tegas Wahyudi.

Mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menyampaikan bahwa ketersediaan BBM subsidi memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas nelayan. Bagi nelayan, BBM menjadi komponen utama biaya operasional melaut.

"Persoalan BBM bukan hanya persoalan energi, tetapi juga menjadi persoalan produktivitas bagi nelayan. Di sinilah koperasi mengambil peran penting dan menjadi bukti bahwa koperasi bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga mengambil langkah untuk penyediaan dan pendistribusian BBM bagi nelayan," jelas Panel.

Oleh karena itu, penyaluran BBM subsidi melalui koperasi harus disesuaikan dengan kebutuhan riil nelayan. Tak hanya itu, alokasi yang diberikan juga tidak boleh disalahgunakan.

"Jangan sampai 10 ribu liter BBM bagi nelayan, kemudian dijual tidak sesuai peruntukannya," tambahnya.

Bupati Rokan Hilir, Bistamam, turut menyambut baik kehadiran SPBUN tersebut. Kemudahan memperoleh BBM merupakan kebutuhan penting bagi nelayan karena berkaitan langsung dengan aktivitas melaut dan keberlangsungan ekonomi keluarga.

"Ini (kemudahan akses BBM melalui SPBUN) langkah nyata kita menuju kemandirian energi bagi para nelayan. Harapan kita, SPBUN menjawab kebutuhan BBM nelayan untuk melaut," paparnya.

Manfaat kehadiran SPBUN ini dirasakan langsung oleh nelayan. Nelayan asal Kecamatan Bangko, Rakhman (40), mengaku lebih mudah mendapatkan BBM untuk melaut karena tidak perlu menempuh jarak jauh seperti sebelumnya.

"Kami merasa sangat terbantu dengan hadirnya SPBUN ini, karena kami tidak perlu lagi jauh untuk mengambil BBM untuk melaut," pungkasnya.

Peresmian SPBUN ini turut dihadiri Direktur Perlindungan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ady Chandra, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky, perwakilan Pemerintah Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan nelayan di wilayah Rokan Hilir.