NADIKABAR.COM — Peneliti Junior Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imas Damayanti menyatakan konflik berlarut yang terjadi di Timur Tengah (Timteng), khususnya wilayah Teluk membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia secara langsung maupun tidak langsung.

Meski demikian, dia melihat, konflik tersebut juga menciptakan pergeseran modal dari wilayah Teluk dan membuka peluang investasi masuk bagi Indonesia.

"Terlepas dari dampak yang bertubi-tubi dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah, Indonesia harus menyambut peluang dari kondisi ini. Capital flight dari Gulf States yang selama ini dianggap sebagai safe heaven oleh para investor, harus berhasil kita relokasi masuk ke Indonesia," kata Imas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ketegangan yang terjadi di Timur Tengah dan juga wilayah Teluk belum menunjukkan tanda penyelesaian yang konkret. Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya bagi keberlanjutan modal yang menggerakkan roda perekonomian negara di kawasan tersebut.

Apalagi saat ini, katanya lagi, instabilitas keamanan kawasan menjadikan indikator utama berjalannya sektor andalan wilayah Teluk yang saat ini sedang berupaya mendiversifikasi sektor nonmigasnya.

Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina itu menyatakan isu ketidakamanan dan penutupan ruang udara maupun laut di wilayah Teluk menjadi bukti ketegangan konflik yang belum dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam sektor pariwisata, ujarnya lagi, penutupan ruang udara di wilayah Teluk berpotensi menghilangkan pendapatan belanja wisatawan internasional sebesar 58 miliar dolar Amerika Serikat (AS), selain itu, proyek-proyek strategis dalam sektor properti dan digital yang sedang berlangsung di wilayah Teluk seperti Dubai dan Doha, terancam mandek.

"Tidak ada upaya konkret dari pemimpin negara di wilayah Teluk untuk menyelesaikan konflik ini. Pastinya ini membuat investor tidak lagi percaya untuk berinvestasi di Teluk," katanya menegaskan.

Dia menyebutkan, sejumlah perusahaan multinasional yang sebelumnya berencana mendirikan kantor pusat regional (Regional HQ) di Riyadh dan Dubai mulai melirik wilayah yang lebih aman, seperti Asia Tenggara.

"Dalam hal ini, kita boleh percaya diri, karena Indonesia pun termasuk negara di kawasan ASEAN yang relatif aman dan terhindar dari konflik maritim maupun udara," ujarnya.

Oleh karena itu, Imas mendorong agar pemerintah menangkap peluang ini sesegera mungkin, jangan sampai Indonesia kehilangan momentum dalam menarik capital inflow yang berkorelasi dengan penguatan nilai tukar rupiah, pertumbuhan pasar, dan stimulus pembangunan nasional.