NADIKABAR.COM — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperketat pengawasan keamanan pangan nasional guna menghadapi ancaman fenomena El Niño, sekaligus memastikan pangan yang beredar aman dan bermutu menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, El Niño kategori sangat kuat yang diprediksi bertahan hingga awal 2027. Karena itu, langkah ini diambil untuk memitigasi risiko peningkatan cemaran mikrobiologi, kimia, hingga potensi pemalsuan pangan akibat gangguan pasokan.
"Perubahan suhu ekstrem dan keterbatasan air bersih akibat kemarau panjang berdampak langsung pada integritas rantai pangan," katanya di Jakarta, Rabu.
Dia menyebutkan bahwa keamanan pangan adalah bagian integral dari ketahanan pangan (food security). Menghadapi El Niño, mutu dan keamanan pangan, termasuk cadangan beras, harus dijaga di sepanjang rantai pasok. Pihaknya pun memperkuat pengawasan berbasis risiko bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
BPOM mengidentifikasi 4 titik kritis utama. Pertama, risiko pemalsuan (fraud) atau pengoplosan pangan akibat kelangkaan stok. Kedua, cemaran kimia berupa pertumbuhan kapang penghasil aflatoksin pada komoditas jagung dan kacang tanah akibat kekeringan. Ketiga, kerusakan fisik akibat suhu tinggi, serta keempat, masalah sanitasi akibat keterbatasan air bersih.
Terkait cadangan beras pemerintah, BPOM mengusulkan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk memperkuat pemeriksaan mutu sebelum penyaluran. Hal ini guna memastikan beras yang sampai ke masyarakat tidak mengalami perubahan warna, berbau, atau berkapang.
Sebagai bagian dari penguatan standar, Taruna melaporkan bahwa BPOM telah menerbitkan 1.074 Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Lembaga ini juga terus melakukan pengambilan sampel rutin pada komoditas rentan seperti ayam, telur, ikan, dan sayuran di wilayah rawan kekeringan.
Penguatan pengawasan keamanan pangan tersebut berjalan seiring dengan langkah pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang akhir tahun.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok beras nasional berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah mengantisipasi dampak cuaca terhadap produksi melalui optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, dan penggunaan benih tahan kekeringan.
Cadangan Beras Pemerintah juga disiapkan untuk mendukung intervensi pasar dengan distribusi yang diperkuat melalui koordinasi bersama Bulog dan pemerintah daerah.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya persiapan sejak dini agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.
"Koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat," kata Zulhas.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan bahwa kenaikan harga masih terjadi pada sejumlah komoditas, terutama cabai merah dan cabai rawit. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh gagal panen di beberapa wilayah sentra produksi akibat cuaca ekstrem dan kemarau panjang. Beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras juga menjadi komoditas yang perlu terus dipantau.
Sebagai respons, pemerintah mendorong perdagangan antardaerah untuk memperlancar distribusi komoditas dari wilayah yang memiliki surplus pasokan ke wilayah yang mengalami kekurangan.
"Operasi pasar juga dilaksanakan bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional, termasuk penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), guna membantu menjaga keterjangkauan harga," katanya.
Pemerintah sepakat untuk memperkuat langkah antisipasi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan antisipasi serta mitigasi dampak perubahan fenomena iklim ke depan. Upaya tersebut akan dilakukan melalui operasi pasar, perdagangan antardaerah, pemantauan harga, serta pengawasan distribusi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan harga tetap terjangkau.
