NADIKABAR.COM — Indonesia dan Uni Eropa (EU) dijadwalkan akan menandatangani Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pada 21 November di Brussel, Belgia.
Delegasi dari Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian dari Kementerian Perdagangan akan diwakili langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso yang akan menandatangani IEU CEPA.
Selain itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani juga dijadwalkan melakukan penandatanganan Investment Protection Agreement (IPA) atau Perjanjian Perlindungan Investasi secara bersamaan di Brussel.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Johni Martha mengatakan penandatanganan tersebut menjadi salah satu langkah penting agar Indonesia dan Uni Eropa dapat segera memanfaatkan kesepakatan kerja sama ekonomi tersebut.
"Ini adalah salah satu batu loncatan penting untuk dapat membuat Indonesia dengan EU bisa segera memanfaatkan semua kesepakatan yang ada dalam kerja sama ekonomi partnership Indonesia-EU," ujarnya dalam media briefing di Kementerian Perdagangan, Senin (16/11).
Ia juga mengatakan melalui IEU CEPA, pemerintah berupaya mengamankan kepentingan nasional, terutama bagi industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang melakukan kegiatan ekspor ke kawasan Uni Eropa.
Setelah penandatanganan pada 21 November, perjanjian tersebut akan memasuki proses ratifikasi di parlemen masing-masing pihak sebelum dapat diimplementasikan.
Johni mengatakan pemerintah berharap proses tersebut dapat berjalan cepat. Namun, ia belum dapat memastikan waktu implementasi karena tahapan ratifikasi bergantung pada proses politik di masing-masing parlemen, terutama di Uni Eropa.
"Yang jelas setelah tanda tangan masuk proses ratifikasi. Insya Allah ya, kita usaha," katanya.
Selain IEU CEPA, pemerintah juga tengah menyelesaikan proses ratifikasi dan implementasi Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA).
Menurut Johni, proses perjanjian dagang dengan Kanada saat ini tinggal menunggu pertukaran notifikasi karena proses internal masing-masing negara telah selesai.
Pemerintah menargetkan perjanjian tersebut dapat mulai diimplementasikan pada akhir 2026 atau awal 2027. Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah ICA CEPA atau IEU CEPA yang akan lebih dahulu berlaku.