Pratama menyebut, perubahan yang terjadi terletak intensitas serangan, variasi modus, serta kemampuan pelaku dalam memanfaatkan teknologi untuk mengotomatiskan aksinya.
"Karena itu, tingginya angka pada Fortinet tidak seharusnya langsung ditafsirkan sebagai kondisi darurat, tetapi juga tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang dapat diabaikan," ujar Pratama.
Pratama menilai alasan sektor perbankan menjadi sasaran utama serangan siber karena memiliki nilai ekonomi dan strategis yang tinggi. Pasalnya, sistem perbankan menyimpan dana identitas, informasi rekening, serta data pribadi jutaan nasabah.
Menurutnya, keberhasilan dalam memperoleh akses terhadap sistem tersebut dapat dimanfaatkan untuk pencurian dana, pengambilalihan akun, pemasaran maupun perdagangan data di pasar gelap.
Risiko tersebut turut dinilai semakin luas seiring berkembangnya layanan mobile banking, pembayaran digital, API serta integrasi perbankan dengan berbagai penyedia teknologi.
Pratama mengatakan pelaku serangan tidak selalu menargetkan sistem inti bank, namun mereka dapat memanfaatkan celah keamanan pada vendor, perangkat karyawan maupun kredensial nasabah untuk mendapatkan akses ke sistem perbankan.
"Pelaku tidak selalu menyerang sistem inti bank, tetapi dapat memanfaatkan kelemahan vendor, perangkat karyawan, maupun kredensial nasabah sebagai pintu masuk," jelas Pratama.
Ilustrasi. Pakar keamanan siber mengungkap ribuan serangan siber di sektor perbankan Indonesia. Masyarakat diimbau waspada, namun tidak panik terhadap ancaman ini. (Foto: iStockphoto)
Dari sisi kesiapan, Pratama menilai sejumlah bank besar di Indonesia umumnya memiliki investasi teknologi keamanan, pusat pemantauan serta mekanisme respons insiden.
Namun demikian, tingkat kematangan keamanan siber belum tentu merata di seluruh industri, terutama pada bank daerah dan penyedia layanan keuangan yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Menurutnya, kesiapan tidak cukup diukur dari kepemilikan firewall atau perangkat keamanan lainnya, namun juga dari kemampuan mendeteksi anomali secara real-time, mencegah pergerakan pelaku di dalam jaringan, menjaga kerahasiaan dan memulihkan layanan ketika terjadi gangguan.
"Penguatan autentikasi multifaktor, segmentasi jaringan, pengujian kerentanan, enkripsi, serta pengawasan terhadap pihak ketiga harus terus dilakukan," tutur Pratama.
