Ia menilai ancaman siber merupakan risiko yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat pertahanan siber sektor perbankan melalui deteksi dini, pertukaran intelijen ancaman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengujian ketahanan sistem secara berkala.
Meski begitu, upaya ini juga harus disertai komunikasi publik yang transparan dan bertanggung jawab. Statistik keamanan siber perlu disampaikan dengan konteks yang tepat agar tidak menimbulkan kepanikan dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
Pratama menegaskan hal yang dibutuhkan saat menghadapi ancaman siber adalah kewaspadaan dan kesiapan, bukan kepanikan.
"Jangan sampai angka statistik ancaman siber justru memunculkan kepanikan yang dapat mengganggu stabilitas kepercayaan terhadap sistem keuangan. Yang dibutuhkan adalah kewaspadaan, kesiapan, dan ketenangan, bukan kepanikan," imbuh Pratama.
Alfons mengimbau masyarakat untuk tidak panik, namun juga tidak lengah. Ia mengingatkan pentingnya menerapkan langkah-langkah keamanan digital seperti mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA), tidak membagikan kode OTP kepada siapa pun serta mengakses layanan perbankan hanya melalui aplikasi resmi atau dengan mengetik langsung alamat situs bank.
"Saya menyarankan masyarakat tidak panik, tetapi juga tidak lengah. Yang lebih mengkhawatirkan bukan angka di peta, melainkan tren tahunan yang terus naik," tutur Alfons.
Hal serupa turut disampaikan oleh Pratama. Menurutnya, masyarakat perlu waspada terhadap phishing, pesan palsu yang mengatasnamakan bank, pencurian OTP, dan aplikasi berbahaya.
Selain itu, Pratama turut menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan penarikan dana secara massal atau rush money hanya karena melihat angka pada peta keamanan siber.
Menurut Pratama, selama layanan perbankan berjalan normal dan tidak ada pengumuman resmi mengenai gangguan atau ancaman terhadap dana nasabah, aktivitas transaksi dapat tetap dilakukan seperti biasa.
"Masyarakat tidak perlu melakukan penarikan dana secara massal atau rush money hanya berdasarkan angka pada threat map. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa dana nasabah sedang terancam hanya dari tingginya aktivitas deteksi serangan," ungkap Pratama.
"Selama layanan perbankan berjalan normal dan tidak terdapat pengumuman resmi mengenai gangguan atau ancaman terhadap dana nasabah, aktivitas transaksi sebaiknya tetap dilakukan secara wajar," imbuhnya.
