NADIKABAR.COM — Kurang dari sebulan menjelang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap berusia dua tahun, Kabinet Merah Putih kembali dirombak untuk ketujuh kalinya. Di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10), sebanyak 18 pejabat negara dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Prabowo untuk mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan.

Dari deretan nama yang dilantik itu, mayoritas merupakan wajah-wajah baru yang dipercaya masuk Kabinet Merah Putih. Sementara itu untuk beberapa wajah lama, ada yang pada akhirnya diberhentikan dengan hormat, dipercaya memimpin lembaga baru, ataupun berpindah posisi ke kementerian lain.

Sorotan utama reshuffle kali ini tentu ada pada pelantikan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang baru, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Listyo - yang memimpin Polri sejak pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo -resmi mengakhiri tugasnya setelah menjabat selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan. Ia pun saat ini masih tercatat sebagai Kapolri yang paling lama menjabat setelah Era Reformasi.

Dalam prosesi yang sama saat melantik Kapolri baru, Presiden Prabowo juga melantik Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kapolri (Wakapolri), menggantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Berselang beberapa menit sebelum prosesi pelantikan, Presiden Prabowo menganugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna untuk Listyo Sigit dan Bintang Mahaputera Adipradana untuk Dedi Prasetyo.

Beberapa hari lalu tepatnya pada Selasa (29/9), Suyudi, yang kala itu masih menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), menyambangi Istana untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

Rapat tersebut diikuti oleh petinggi DPR dan sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Suyudi mengaku dirinya saat ratas itu belum menerima informasi dicalonkan oleh Presiden Prabowo sebagai Kapolri yang baru.

Kabar bahwa dirinya ditunjuk oleh Presiden sebagai Kapolri diterima oleh Suyudi pada Kamis pagi. Kemudian Suyudi langsung mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI selama kurang lebih 30 menit.

Di hadapan para wakil rakyat, Suyudi memaparkan visi dan misinya, kemudian program-program kerja, serta prioritasnya sebagai kapolri. Hasilnya, pencalonan Suyudi disetujui oleh Komisi III DPR RI secara aklamasi, kemudian disetujui juga oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna.

Beberapa jam setelah Rapat Paripurna, Suyudi dilantik sebagai Kapolri yang baru oleh Presiden Prabowo di Istana Negara.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Listyo Sigit Prabowo yang telah membimbing dan juga memberikan banyak hal dalam karier kami sehingga kami bisa di titik ini. Tentunya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," kata Suyudi saat jumpa pers selepas acara pelantikan di Istana Negara.

Suyudi kemudian berjanji akan memastikan penegakan hukum yang adil, meningkatkan pelayanan dan memperbaiki layanan-layanan Polri untuk masyarakat, dan terakhir memastikan polisi selalu dekat dengan rakyat.

"Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat, harus berada di tengah-tengah masyarakat, dan juga dapat memberikan jawaban kepada masyarakat secara cepat," ujar Suyudi menjawab pertanyaan wartawan mengenai prioritas kerjanya sebagai Kapolri yang baru.

Tidak hanya melantik kapolri dan wakapolri yang baru, Presiden Prabowo juga menyusun strategi baru menempatkan orang-orang kepercayaannya pada sejumlah posisi strategis di kabinet.

Dari jajaran kementerian koordinator, ada Sugiono—yang dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo—dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menggantikan Pratikno—yang dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 Joko Widodo. Selepas acara pelantikan, Sugiono pun menuntaskan tugasnya sebagai menteri luar negeri yang ia emban selama hampir 2 tahun.

Kemudian Presiden Prabowo menunjuk Dudung Abdurachman untuk mengisi kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Djamari Chaniago.

Dudung sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Listyo Sigit, yang telah mengakhiri tugasnya sebagai kapolri, lanjut ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk memimpin Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru.

Terakhir dari jajaran kementerian koordinator, Presiden Prabowo melantik Bahlil Lahadalia untuk memimpin struktur baru dalam Kabinet, yaitu Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil, yang juga masih aktif sebagai Menteri ESDM, menjelaskan ia merangkap dua jabatan tersebut, mengingat kementerian koordinator baru itu, untuk sementara waktu, berkantor di Kementerian ESDM.

Berlanjut ke jajaran kementerian teknis, Presiden Prabowo melantik Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono. Arrmanatha—yang akrab disapa Tata—sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri luar negeri. Presiden juga melantik Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Presiden kemudian melantik dua wakil menteri keuangan yang baru, yaitu Nurkholisoj Ibnu Aman dan Luky Alfirman, kemudian Dradjad Hari Wibowo sebagai wakil menteri koordinator bidang perekonomian, Irwan Meilano sebagai wakil menteri kelautan dan perikanan, dan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa—yang sebelumnya menjabat wakil KSAD—sebagai wakil menteri pertanian.

Dalam rangkaian acara pelantikan yang sama, Presiden Prabowo turut melantik Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, dan Anggota Ombudsman RI Radian Syam, kemudian Komjen Pol. (Purn.) Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), dan Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Terakhir Presiden Prabowo juga melantik Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), yang merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih.