"Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, cepat, dan konsisten. Karena itu, satu data, satu koordinasi, dan satu protokol respons harus terus diperkuat," tegas Ade.
Dari sisi transportasi, Ade meminta Kementerian Perhubungan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak abu vulkanik terhadap penerbangan dan pelayaran, khususnya wilayah yang berada dalam jalur potensi sebaran abu. Aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat bahwa dampak erupsi dapat menjangkau wilayah yang jauh dari lokasi gunung dan berpotensi mengganggu konektivitas udara maupun laut.
Menurut Ade, keselamatan harus menjadi dasar setiap keputusan operasional, tetapi masyarakat juga harus memperoleh informasi secara cepat mengenai pembatalan, penundaan, pengalihan rute, maupun pemulihan layanan transportasi.
"Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui gangguan setelah berada di bandara, pelabuhan, atau dalam perjalanan. Informasi harus diberikan sedini mungkin agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan aman," kata Ade.
Ade juga mendorong Basarnas memperkuat kesiapan personel, peralatan, komunikasi, serta skenario pencarian dan pertolongan di wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik. Kesiapan tersebut harus mencakup wilayah darat, pesisir, dan perairan, mengingat sejumlah gunung api aktif berada di kawasan yang berdekatan dengan permukiman serta jalur transportasi masyarakat.
