"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," tulis Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dalam bagian penjelasan Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa seluruh fasilitas pensiun ini diberikan karena bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden walaupun sudah tidak lagi melakukan tugas negara, pada umumnya mereka akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Selain itu, seluruh fasilitas ini juga diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjalankan tugas jabatannya.
"Maka kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Perlengkapan rumah tersebut hanya diberikan satu kali, yaitu bersamaan dengan rumah. Pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi tanggung-jawab bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan," tulis bagian penjelasan huruf a Pasal 8.
"Dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden disediakan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta pengemudinya. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dan gaji pengemudinya ditanggung oleh Negara," sambung penjelasan huruf b Pasal 8.
