NADIKABAR.COM — Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR RI sebagai Wakil Presiden RI. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti surat tersebut.
Muzani menyebut MPR RI memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk proses pengunduran diri Gibran sejak surat itu diterima. Nantinya, MPR juga akan menunjuk Wakil Presiden baru pengganti Gibran dalam kurun waktu tersebut.
Setelah resmi meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden, Gibran akan mendapatkan sejumlah hak pensiun seperti yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat (1) aturan tersebut.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir," sambung Pasal 6 Ayat (2).
Selain uang pensiun, seorang mantan Wakil Presiden termasuk Gibran nanti juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas lain dari negara. Seperti dalam Pasal 7 ditegaskan mantan Wapres berhak juga mendapatkan:
1. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
2. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
3. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Selanjutnya dalam Pasal 8 aturan itu, kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Kemudian mereka juga disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," tulis Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dalam bagian penjelasan Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa seluruh fasilitas pensiun ini diberikan karena bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden walaupun sudah tidak lagi melakukan tugas negara, pada umumnya mereka akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Selain itu, seluruh fasilitas ini juga diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjalankan tugas jabatannya.
"Maka kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Perlengkapan rumah tersebut hanya diberikan satu kali, yaitu bersamaan dengan rumah. Pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi tanggung-jawab bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan," tulis bagian penjelasan huruf a Pasal 8.
"Dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden disediakan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta pengemudinya. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dan gaji pengemudinya ditanggung oleh Negara," sambung penjelasan huruf b Pasal 8.
