NADIKABAR.COM — Singapura merespons pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan yang menyebut oksigen dinikmati Singapura dan Malaysia berasal dari hutan Indonesia. Singapura menilai pernyataan tersebut tidak tepat di tengah persoalan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Terus terang, pernyataan tersebut tidak tepat, mengingat seluruh kawasan ini sedang menderita akibat ulah perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan di Indonesia. Ironisnya, pihak yang paling menderita justru adalah rakyat Indonesia sendiri," kata Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam, dilansir CNA, Senin (19/10/2026).
Diketahui, Syahganda memberikan tanggapan terkait asap karhuta yang telah menyelimuti negara tetangga Malaysia dan Singapura pada 10 Oktober lalu. Dia berbicara bahwa oksigen dari kedua negara itu berasal dari Indonesia.
"Jadi, kita juga minta kepada semua tetangga kita untuk mengerti ini adalah di luar beyond human error, ini betul-betul alam," ujar Syahganda.
"Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya enggak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita," tambahnya.
Lalu, Shanmugam mengatakan dirinya tidak yakin pandangan Syahganda mewakili sikap pemerintah Indonesia maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dia menilai hal tersebut terlihat dari berbagai respons yang muncul setelah pernyataan tersebut disampaikan.
"Saya yakin pandangan pejabat tersebut tidak mewakili sikap pemerintah Indonesia secara keseluruhan maupun masyarakat luas di sana," ujarnya.
Selain itu, Shanmugam juga menegaskan persoalan kabut asap tidak seharusnya menjadi beban negara-negara tetangga. Menurutnya, kabut asap akibat pembakaran lahan sebenarnya dapat dicegah.
"Kita seharusnya tidak perlu menanggung beban kabut asap akibat pembakaran lahan ini. Masalah ini sebenarnya dapat dicegah sepenuhnya," katanya.
Dia juga meminta tanggung jawab atas persoalan tersebut diarahkan secara jelas kepada pihak yang menyebabkan kebakaran.
Shanmugam menyinggung kembali krisis kabut asap yang terjadi pada 2013 dan 2015. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar fenomena alam, melainkan berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang mengejar keuntungan.
"Saya pernah membahas situasi kabut asap pada tahun 2013 dan kembali pada tahun 2015. Saat itu saya sampaikan bahwa ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan masalah yang dipicu oleh perusahaan-perusahaan yang mengejar keuntungan," ujarnya.
Setelah sempat mereda selama beberapa tahun, persoalan kabut asap kembali terjadi pada 2026. Kondisi ini membuat kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia dan negara tetangga memburuk.
Meski mengkritik pernyataan Syahganda, Shanmugam memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani karhutla. Dia menyoroti keputusan Prabowo mengganti Kepala BNPB.
"Presiden telah secara pribadi menyatakan komitmennya untuk menanggulangi kabut asap. Beliau telah mengeluarkan arahan untuk melarang praktik pembakaran lahan, khususnya di lahan gambut," kata Shanmugam.
"Beberapa langkah ini tergolong belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini mencerminkan pendekatan serta pola pikir Presiden Prabowo dan pemerintahannya," sambungnya.
Singapura juga menyambut baik keputusan Prabowo menerima bantuan asing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. "Singapura telah menawarkan bantuan, dan kami berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam upaya penanganan ini," ujar Shanmugam.
