NADIKABAR.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan sisa lahan kosong Lahan Baku Sawah (LBS) yang tidak masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tersedia hanya tinggal 4% secara nasional atau sekitar 300.000 hektare.
Nusron mengatakan saat ini progres lahan baku sawah (LBS) yang sudah ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional kini sudah mencapai 87,98% atau setara 6,46 juta hektar (ha) dari total 7,34 juta ha LBS. Dengan begitu, masih ada sekitar 12-13% dari total LBS.
Setelah pihaknya verifikasi kembali, Nusron menjelaskan ada sekitar 8% yang sudah terlanjur mengantongi izin pembangunan selain untuk pertanian sejak lama.
"Sehingga praktis lahan kosong LBS, non-LP2B yang available untuk alih fungsi, itu hanya tinggal 4% dari 7,4 juta hektar. Berarti sekitar hanya tinggal 300.000 hektare. Yang lain udah ngunci nggak bisa," ujar Nusron saat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dengan sisa lahan yang boleh dialihfungsikan sejumlah itu, Nusron menegaskan tidak ingin alih fungsinya digunakan secara sembarangan. Saat ini pihaknya sedang menyusun Peraturan Menteri ATR/BPN untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah dengan pemanfaatan non-pertanian.
"Nah, kami supaya yang 4% ini tidak dalam tanda petik tidak ugal-ugalan, mohon mandat pada rapat ini, kami sedang menyusun Permen, apa saja yang diperbolehkan memakai 4% itu," tutur Nusron.
Ada beberapa kriteria yang telah ditentukan pihaknya dengan alih fungsi terbatas pada LBS non LP2B. Pertama, untuk kepentingan umum, seperti sarana prasarana umum mencakup terminal, bandara, jalan, sekolah hingga pesantren.
Namun, ia menegaskan alih fungsi lahan untuk perumahan hanya diberikan kepada perumahan yang diperuntukkkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan diperuntukkan perumahan komersil yang elit.
"Kalau rumah, mungkin hanya khusus MBR. Perumahan komersial elit tidak boleh. Mohon izin, Pak Dirjen Tata Ruang, yakan hanya khusus MBR misal, hanya tinggal 4%, 300.000 nasional ini. Ini yang sedang kita usulkan," jelas Nusron.
Ketiga, alih fungsi lahan diperbolehkan bagi keterlanjuran perizinan yang sudah diterbitkan oleh KKPR Pusat dan Daerah. Nusron membeberkan wilayah Tangerang yang sudah paling banyak menerbitkan izin alih fungsi lahan untuk non-pertanian.
"Paling banyak mana? Tangerang. Tangerang itu yang sudah keterlanjuran izin terbit ada sekitar 16.000 hektar. Ya kan, belum ada alih fungsi, izinnya sudah terbit. Ya saya nggak tahu hamba Allahnya siapa itu," terang Nusron.
Keempat, untuk proyek strategis nasional. Kelima, kepentingan lain dengan persetujuan Menteri ATR/Kepala BPN.
"Nah ini kepentingan lain misal sekolah rakyat, dan sebagainya itu. Nah di situ ini. Ini tinggal, Pak Menteri Pertanian, yang 13% itu tinggal 4% karena yang lain masuk di keterlanjuran," jelas Nusron.
