NADIKABAR.COM — Bursa Efek Indonesia (BEI) baru baru ini menetapkan kebijakan baru untuk meningkatkan transparansi di pasar modal dalam negeri. Kebijakan tersebut berupa label saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC).

HSC merupakan kondisi ketika sebagian besar saham suatu emiten dikuasai oleh segelintir pihak. Berdasarkan metodologi terbaru, BEI mengungkap saham dengan kategori HSC tercatat sebanyak 383 emiten.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan metodologi terbaru penentuan saham yang masuk kategori HSC tidak lagi menggunakan ambang batas kapitalisasi pasar di atas Rp 5 triliun. Selain itu, komite juga menghapus price-impact ratio, penentuan saham yang masuk kategori HSC tidak perlu menunggu terjadinya pergerakan harga saham.

"Oleh karena itu, Komite memutuskan bahwa metodologi high shareholding concentration adalah atas pemegang saham 10 pihak atau kurang yang memiliki saham 92,5% atau lebih akan masuk dalam high shareholding concentration," ungkap Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan pihaknya telah memeriksa setidaknya 31 emiten yang masuk dalam daftar HSC. OJK juga melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah emiten-emiten tersebut terbukti melakukan pelanggaran atau tidak.

Hasan menekankan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, OJK harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Jadi, pemeriksaan kami tentu harus menemukan unsur bukti yang kuat sebelum sampai pada kesimpulan bahwa satu tindakan atau kegiatan tertentu memang terjadi pelanggarannya," kata Hasan, dikutip dari CNBC, Rabu (11/11/2026).

Pandangan Pengamat Mengenai Saham Kategori HSC

Pengamat pasar modal Hans Kwee berpandangan saham yang masuk kategori HSC tidak selalu memiliki citra negatif. Investor tidak perlu khawatir untuk berinvestasi selama fundamental perusahaan, prospek bisnis, valuasi, serta penerapan tata kelola perusahaan (good corporate governance) berjalan dengan baik.

"Penting untuk ditegaskan kepada publik bahwa masuknya suatu saham ke dalam kategori High Shareholding Concentration bukan merupakan bentuk pelanggaran aturan pasar modal, melainkan sebuah indikator karakteristik struktur kepemilikan saham," ungkap Hans.

Dia menambahkan, ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan investor terkait saham berstatus HSC. Menurut Hans, pengendali yang tidak melepas kepemilikan sahamnya menunjukkan keyakinan terhadap nilai fundamental dan prospek jangka panjang perusahaan.

"Dari sudut pandang fundamental dan komitmen korporasi, kepemilikan saham yang dominan oleh grup pengendali/afiliasi memperlihatkan tingkat kepercayaan dan komitmen jangka panjang yang sangat kuat dari pendiri terhadap prospek bisnisnya," kata Hans.

Menurutnya, perusahaan yang berada di bawah kendali konglomerasi besar cenderung memiliki dukungan modal yang kuat, akses pendanaan yang lebih luas, serta kemampuan menjaga keberlangsungan operasional bisnis.

"Mereka berkomitmen menjaga keberlangsungan ekspansi bisnis perusahaan secara jangka panjang. Dukungan modal yang kuat, perusahaan dengan jangkar pengendali konglomerasi besar cenderung memiliki ketahanan finansial yang sangat solid, akses pendanaan yang kuat, serta tata kelola operasi yang terjaga," terang Hans.

Meski demikian, Hans mengingatkan adanya tantangan di balik saham-saham HSC. Saham dalam kategori ini memiliki porsi saham yang terbatas untuk diperdagangkan publik (effective free float). Kondisi tersebut dapat membuat frekuensi dan volume transaksi harian saham cenderung lebih rendah.

Dia menilai kondisi ini juga membuat harga saham lebih rentan berfluktuasi ketika terjadi transaksi dalam jumlah tertentu. Karena itu, masuknya sejumlah saham milik grup konglomerasi besar ke dalam daftar HSC perlu dipahami sebagai bagian dari upaya BEI memperkuat transparansi pasar modal, bukan sebagai penilaian negatif terhadap kualitas emiten.

"Masuknya saham-saham dari grup konglomerasi besar ke dalam daftar HSC harus dimaknai sebagai upaya penataan infrastruktur transparansi bursa, bukan vonis atas kualitas emiten tersebut. Secara fundamental, emiten-emiten tersebut tetap memiliki operasional yang solid dan kinerja bisnis yang riil. Langkah BEI ini justru memperkuat reputasi pasar modal Indonesia agar makin dipercaya oleh investor domestik maupun internasional," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Bank Mayapada, Chialmi Dialdestoro Rosalim memastikan menegaskan pihaknya turut mendukung upaya peningkatan transparansi saham yang saat ini dilakukan. Berdasarkan Laporan Pemegang Saham Bank Mayapada Per Oktober 2026, berikut daftar pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%:

1. JPMCB NA Re-Cathay Life Insurance Co Ltd: 8,58%

2. Mayapada Karunia Corporation, PT: 24,16%

"Menanggapi perkembangan terkait High Shareholding Concentration (HSC), Bank Mayapada memandang hal tersebut dalam konteks dinamika pasar modal. Perseroan tetap berfokus pada penguatan fundamental, peningkatan kinerja keuangan, serta penerapan tata kelola yang baik guna menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan," ujar Chialmi Dialdestoro Rosalim dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Hingga September 2026, Bank Mayapada mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 107% YoY menjadi Rp87 miliar, didukung perbaikan kualitas kredit yang tercermin dari penurunan NPL Gross menjadi 3,36% dan NPL Net menjadi 2,67%. Kinerja positif juga ditopang pertumbuhan total aset sebesar 11,2% YoY menjadi Rp171,8 triliun, peningkatan ekuitas sebesar 12% menjadi Rp19,07 triliun, serta kenaikan CAR menjadi 11,09%. Sementara itu, DPK tumbuh 12,4% YoY menjadi Rp147,4 triliun, mencerminkan perkembangan positif fundamental dan kinerja Bank secara keseluruhan.

Chialmi mengungkapkan, Bank Mayapada berkomitmen untuk terus memperkuat fundamental keuangan, meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kinerja dan daya saing Bank, sekaligus menjaga kepercayaan nasabah serta seluruh pemangku kepentingan.