Dana tersebut bersumber dari APBN. Jika cakupannya sekitar 200 juta penduduk, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp11 triliun.
"Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp 11 T lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Airlangga juga memastikan saldo awal Rp50 ribu tersebut dapat ditarik oleh pemilik rekening.
Namun, besaran sekitar Rp11 triliun tersebut masih merupakan perkiraan kebutuhan berdasarkan cakupan sekitar 200 juta penduduk. Pemerintah masih membahas anggaran dan pelaksanaan program secara bertahap.
Pemerintah belum membuka seluruh rekening masyarakat secara bersamaan. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap setelah mekanisme teknis dan regulasi disiapkan.
Airlangga sebelumnya mengatakan pemerintah akan membahas pelaksanaan program bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dengan skema tersebut, masyarakat tidak perlu menyimpulkan bahwa rekening yang sudah dimiliki saat ini harus ditutup atau diganti. Pemerintah justru akan melakukan konsolidasi rekening untuk mendukung kebutuhan berbagai program pemerintah.
Jadi, bagi masyarakat yang sudah memiliki rekening bank, jawabannya tetap mendapatkan rekening dari program pemerintah. Namun, bagaimana rekening lama dan rekening baru tersebut nantinya dikonsolidasikan masih menunggu mekanisme teknis dari pemerintah.
