NADIKABAR.COM — Hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Taiwan, yang diklaim oleh China sebagai bagian wilayahnya, tetap menjadi titik rawan konflik antara Washington dan Beijing. Dalam pertemuan di Gedung Putih, Presiden China Xi Jinping mendesak Presiden AS Donald Trump untuk menentang kemerdekaan Taiwan.
Xi juga disebut mengingatkan Trump untuk menangani isu Taiwan secara "bijaksana".
Pernyataan Xi tersebut, seperti dilansir Al Jazeera dan Reuters, Jumat (25/9/2026), memicu reaksi keras Taiwan yang menuduh Presiden China itu telah menyampaikan "distorsi fakta" kepada Trump.
Dalam pertemuan tertutup di Gedung Putih pada Kamis (24/9) waktu setempat, Xi mengatakan kepada Trump bahwa posisi China dalam menjaga "reunifikasi" nasional dan integritas wilayah sudah "sangat jelas". Xi mengharapkan AS memegang teguh "posisi yang tepat dalam menentang 'kemerdekaan' Taiwan".
Xi juga mendorong Trump untuk menangani masalah Taiwan "secara bijaksana" guna meletakkan landasan yang kokoh bagi kerja sama dan hubungan strategis bilateral.
Pernyataan Xi kepada Trump itu disampaikan oleh kantor berita pemerintah China, Xinhua New Agency, dalam laporannya. Gedung Putih belum merilis ringkasan pembicaraan kedua pemimpin terkait Taiwan.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya Xi untuk terus mendesak Trump agar menghindari tindakan-tindakan yang dianggap provokatif oleh Beijing.
Kementerian Luar Negeri Taiwan, dalam tanggapannya, mengecam pernyataan Xi tersebut, yang disebut mencerminkan "pendekatan konsisten China dalam mendistorsi fakta dan menyampaikan posisi juga klaimnya secara sepihak".
"Kedaulatan Taiwan adalah milik seluruh rakyat Taiwan," tegas Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam pernyataannya.
"Partai Komunis China tidak memiliki hak untuk mewakili rakyat Taiwan, dan masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan oleh rakyat Taiwan melalui cara-cara demokratis," sebut pernyataan tersebut.
AS merupakan pendukung internasional dan pemasok senjata terpenting bagi Taiwan, meskipun tidak ada hubungan diplomatik resmi di antara keduanya.
Sementara China memandang Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis, sebagai bagian wilayah kedaulatannya. Posisi itu ditolak keras oleh Presiden Taiwan Lai Ching-Te dan pemerintahannya, dengan Taiwan mempertahankan pemerintahan mandiri sejak tahun 1949 silam.
Pada Mei lalu, setelah bertemu Xi dalam kunjungannya ke Beijing, Trump mengatakan bahwa dirinya menunda rencana penjualan senjata baru ke Taiwan, dan menyebutnya sebagai "alat tawar-menawar yang baik" dalam hubungan dengan China.
Pendekatan transaksional semacam itu memicu kemarahan sejumlah pihak di Washington, yang memandang janji bantuan militer AS kepada Taiwan sebagai sebuah komitmen mendasar.
Kementerian Luar Negeri Taiwan menyebut China sebagai "pengacau sesungguhnya" bagi perdamaian dan stabilitas kawasan, dengan menyoroti ancaman militer Beijing di sekitar Taipei juga di Laut China Timur dan Laut China Selatan.
