NADIKABAR.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara mengenai protes masyarakat terhadap moderasi konten di media sosial, termasuk unggahan yang berisi kritik terhadap pemerintah di internet, khususnya media sosial (medsos).
Komdigi menegaskan tidak bisa sembarangan memerintahkan penghapusan konten karena memiliki batasan kewenangan yang diatur undang-undang.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan kewenangan kementeriannya dalam moderasi konten memiliki dasar hukum, salah satunya Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan pencegahan penyebarluasan maupun pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang.
Namun, menurutnya, kewenangan tersebut tidak berarti Komdigi bisa memutus akses terhadap konten secara sewenang-wenang. Ada klasifikasi muatan ilegal serta mekanisme pengaduan dan verifikasi yang harus dipenuhi sebelum tindakan dilakukan.
"Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi," kata Mediodecci dalam pemaparannya di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan terdapat dua kategori konten yang dapat langsung diputus aksesnya oleh Komdigi, yakni perjudian online dan pornografi. Kedua jenis konten tersebut juga telah dikoordinasikan dengan platform digital agar menjadi bagian dari pedoman komunitas atau community guidelines yang diterapkan masing-masing platform.
Sementara itu, untuk konten di luar kedua kategori tersebut, Komdigi harus mendapatkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.
