Menurut Mediodecci, pedoman tersebut diperlukan agar proses verifikasi oleh tim Komdigi memiliki acuan yang jelas dan meminimalkan kesalahan dalam menentukan sebuah konten sebagai disinformasi.
"Disinformasi adalah sesuatu yang sifatnya spektrum. Kemudian ketika kita bicara dari aspek hukum, spektrum itu tidak dikenal. Aspek hukum itu putih atau hitam, benar atau salah, iya atau tidak," jelasnya.
Sebelumnya, lembaga pemantau media Remotivi bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menemukan 127 konten mengalami moderasi atau takedown hingga 8 November 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 konten atau sekitar 74% disebut mengalami moderasi atas permintaan Komdigi.
Temuan kedua lembaga tersebut mencakup berbagai topik, mulai dari kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat dan pemerintahan, demonstrasi, hingga karhutla. Konten terkait kritik terhadap Presiden Prabowo dan pemerintah masing-masing tercatat sebanyak 32 konten, sementara demonstrasi mencapai 16 konten dan karhutla 13 konten.
Mediodecci menegaskan Komdigi tidak bertujuan menjadi lembaga sensor dalam mengawasi ruang digital. Pemerintah, kata dia, mendorong moderasi yang dilakukan platform dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta literasi digital masyarakat.
"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," pungkasnya.
