Tamsil mengingatkan bahwa kelompok yang paling rentan justru menanggung beban terberat. Tamsil mencontohkan bagaimana petani menghadapi musim yang sulit diprediksi, nelayan berjuang menghadapi perubahan kondisi laut, dan warga pesisir serta pulau kecil terancam kehilangan rumah, tanah, dan sumber penghidupan. Karena itu, keberhasilan kesepakatan iklim tidak cukup diukur dari janji, tetapi dari kerja sama nyata antarnegara.

Tamsil juga menekankan bahwa komitmen iklim nasional harus ditopang kesiapan kota dan daerah. Daerah membutuhkan kejelasan pembagian peran, ketersediaan data, kapasitas teknis, dan akses pembiayaan agar aksi rendah karbon benar-benar menurunkan emisi sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Tamsil memperkenalkan paradigma Green Democracy yang digagas oleh Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, Green Democracy mengkritisi tingginya biaya demokrasi yang kerap mendorong ketergantungan pada modal dari eksploitasi sumber daya alam. Untuk menerjemahkan konsep tersebut, DPD RI telah mengusulkan 73 Rancangan Undang-Undang ke dalam Program Legislasi Nasional. Sebanyak 21 di antaranya terkait ekologi dan ekonomi hijau, yang disebut sebagai Green Legislation.

Rancangan tersebut mencakup pengelolaan perubahan iklim dan perdagangan karbon, daerah perkotaan, pengelolaan sampah, daerah kepulauan, serta masyarakat hukum adat. DPD RI juga menerapkan sistem digital untuk menyerap aspirasi masyarakat ke dalam penyusunan rancangan undang-undang.

Tamsil memaparkan, hingga 2024 deforestasi neto Indonesia tercatat sekitar 175,4 ribu hektare, dengan kawasan berhutan seluas 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1 persen dari total daratan. Indonesia, katanya, juga menjalankan FOLU Net Sink 2030, rehabilitasi lahan 3,6 juta hektare, rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove, penerapan aturan nilai ekonomi karbon, dan peluncuran Bursa Karbon Indonesia.

"Indonesia telah menunjukkan bahwa pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan manusia dapat berjalan beriringan," ujarnya.

Menurut Tamsil, pelaksanaan aksi iklim di daerah belum memuaskan karena banyak komitmen pembiayaan internasional belum terealisasi. Di sisi lain, pelaku domestik masih menghadapi kendala teknis dalam pasar karbon, mulai dari ketidakpastian perhitungan biaya, pelaporan dan verifikasi, keterbatasan kapasitas profesional di daerah, hingga pembagian manfaat yang belum berkeadilan.