Atas dasar itu, DPD RI menyampaikan tiga usulan untuk memperkuat kemitraan global.
Yaitu mengenai pentingnya tata kelola iklim multilevel. Pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, mencakup pengembangan proyek karbon, pengelolaan registri data emisi, dan pertanggungjawaban hasil.
Usulan kedua DPD yaitu pentingnya disiapkan fasilitas proyek tingkat subnasional. Lembaga pembiayaan internasional dan bank pembangunan multilateral diundang memberi dukungan teknis untuk studi kelayakan, infrastruktur data emisi perkotaan, serta subsidi atau standardisasi biaya MRV (Measurement, Reporting, and Verification), agar proyek di provinsi berkapasitas fiskal terbatas tetap layak secara ekonomi.
DPD juga memandang urgensi pembagian manfaat yang berkeadilan, di mana setiap transaksi karbon harus menjamin transparansi kontrak dan pendapatan, melibatkan masyarakat terdampak, serta menyediakan mekanisme pengaduan.
Mengingat lebih dari 14.400 kota dan 300 pemerintah daerah telah terdaftar pada platform NAZCA milik UNFCCC, Tamsil menyatakan DPD RI siap mengambil peran utama membangun koalisi parlemen lokal dan regional di Asia, negara-negara Global South, hingga di luar kawasan tersebut. Koalisi ini diarahkan mengawal akuntabilitas pembiayaan iklim, menghubungkan pemerintah daerah dengan mitra pendanaan global, dan memastikan tindak lanjut pasca-COP31 dievaluasi secara berkala. Di akhir pidato, Tamsil mengajak seluruh negara peserta COP31 bergabung dengan Indonesia mewujudkan Green Actions.
"Bumi ini bukanlah warisan yang boleh kita rusak. Bumi adalah amanah yang dititipkan kepada kita untuk dijaga, demi anak-anak dan cucu-cucu kita yang belum lahir," tutup Tamsil.
