NADIKABAR.COM — Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) menilai tarif angkutan penyeberangan di Indonesia masih belum menutup biaya produksi. Berdasarkan perhitungan organisasi tersebut, tarif yang berlaku saat ini masih memiliki kekurangan sekitar 31,81% dari harga pokok produksi (HPP).
Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP, Rakhmatika Ardianto, mengatakan kondisi tersebut membuat operator kapal menghadapi tekanan dalam memenuhi biaya operasional dan standar keselamatan.
Menurut Rakhmatika, penerapan teknologi baru, termasuk penggunaan baterai sebagai sumber tenaga kapal, perlu disesuaikan dengan kondisi usaha, karakteristik lintasan, dan kesiapan keselamatan di Indonesia.
"Penerapan energi terbarukan perlu mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan angkutan penyeberangan kita. Saat ini, pembiayaan untuk memenuhi standar keselamatan saja masih menghadapi tekanan akibat tarif yang belum menutup biaya acuan. Konversi ke tenaga baterai tentu memerlukan investasi tambahan yang harus dihitung dengan cermat," kata Rakhmatika dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Rakhmatika menjelaskan operator kapal wajib memenuhi ketentuan keselamatan sesuai standar nasional National Cargo Vessel Standard (NCVS) serta ketentuan internasional Safety of Life at Sea (SOLAS). Pemenuhan standar tersebut membutuhkan biaya.
Sementara itu, berdasarkan perhitungan yang mengacu pada formulasi tarif dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 66 Tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sekitar 31,81% dari HPP.
