NADIKABAR.COM — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara (Kaltara) Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik menerima gelar adat dari masyarakat Dayak Lundayeh, yakni Tuk Ganang Mulung, yang bermakna menegakkan keadilan.
Gelar nama adat tersebut dia terima saat melakukan tatap muka bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, paguyuban, serta para ketua RT di Ruang Tebengang, Kantor Bupati Malinau, Kaltara, Selasa.
“Penghargaan ini harus kami jaga dengan amanah yang diberikan. Mudah-mudahan saya senantiasa istiqamah, tawaduk dan amanah dalam menjalankan tugas,” ujar Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik.
Dalam tradisi masyarakat Lundayeh, sebutan Tuk merupakan panggilan bagi laki-laki dewasa yang telah berkeluarga. Pemberian nama adat tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus harapan masyarakat agar Kapolda Kaltara senantiasa menegakkan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.
“Kepercayaan yang diberikan masyarakat ini menjadi motivasi bagi jajaran Polda Kaltara untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban,” tegasnya.
Kapolda menjelaskan, wilayah hukum Polda Kaltara memiliki cakupan yang luas dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Sementara itu, jumlah personel kepolisian yang tersedia belum mencapai 5.000 orang.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan di seluruh wilayah Kaltara. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat, termasuk para ketua RT.
“Kami menyadari bahwa pelayanan kami belum maksimal. Namun, dengan kebersamaan dan dukungan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, insya Allah berbagai kesulitan yang dihadapi dapat kita atasi bersama,” katanya.
Andi Syahriful menambahkan, Polri harus senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk membangun komunikasi, mendengarkan aspirasi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.
Menurut Kapolda baru Kaltara yang menjabat kurang lebih seminggu itu, pendekatan kepada masyarakat juga perlu dilakukan melalui kegiatan keagamaan dan silaturahmi dengan warga di berbagai tempat ibadah, sehingga kepolisian dapat lebih dekat dengan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku maupun etnis.
Kepada tokoh dan masyarakat Malinau dalam pertemuan tersebut, Kapolda Kaltara membuka ruang untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terkait kondisi keamanan di Kabupaten Malinau, Kaltara.
Ia menegaskan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi jajaran kepolisian untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan efektivitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).
“Kita berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum secara adil, serta mewujudkan Kabupaten Malinau, Kaltara yang aman dan kondusif,” ujarnya.
Bupati Malinau Wempi W Mawa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolda Kaltara yang baru saja bertugas di Kaltara ke Malinau. Dia menilai kunjungan tersebut menjadi kesempatan penting untuk mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kabupaten Malinau memiliki posisi strategis karena mencakup lebih dari 52 persen wilayah Provinsi Kaltara. Daerah ini juga memiliki karakteristik geografis yang menantang, dengan 15 kecamatan, termasuk empat kecamatan yang berada di wilayah perbatasan,” jelas Wempi kepada Kapolda Kaltara.
Wempi menyebutkan, sekitar 80.000 jiwa telah tercatat melalui perekaman e-KTP di Kabupaten Malinau dan memiliki keberagaman masyarakat dengan 11 etnis yang hidup berdampingan serta 16 paguyuban yang telah terdata secara organisasi.
“Keberagaman merupakan kekayaan daerah yang perlu terus kita jaga melalui kebersamaan dan sinergi seluruh elemen masyarakat,” kata Bupati Malinau.
Terkait kondisi keamanan di Malinau, Bupati Wempi menyampaikan Kabupaten Malinau secara umum relatif kondusif. Meski demikian, persoalan pencurian dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi perhatian bersama.
Karena itu ia berharap jajaran kepolisian dapat terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan, sekaligus meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa, ketua RT, dan masyarakat.
“Mohon dukungan Bapak Kapolda Kaltara,” ucap Bupati Malinau Wempi W Mawa.