NADIKABAR.COM — Data yang akurat diperlukan untuk memastikan pembangunan kawasan transmigrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), data terkait petani, lahan, hasil pertanian, infrastruktur, hingga kondisi kesejahteraan masyarakat masih tersebar dan belum terintegrasi.

Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Persoalan data dinilai penting mengingat Kobalima Timur memiliki potensi pertanian yang cukup besar, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan air dan jaringan irigasi, ketersediaan bibit dan pupuk, serta sarana pascapanen dan distribusi hasil pertanian yang belum optimal.

Hasil penelitian TEP ITS menunjukkan belum terintegrasinya data membuat pembaruan informasi mengenai kondisi kawasan, perkembangan pertanian, infrastruktur, serta tingkat kesejahteraan masyarakat sulit dilakukan secara konsisten.

Kondisi tersebut turut memengaruhi proses perencanaan pembangunan. Tanpa data yang lengkap dan mutakhir, pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam menentukan kebutuhan prioritas, mengevaluasi program, hingga merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

"Sulit sekali untuk melakukan kajian program pengembangan di sini. Terkadang datanya tidak terisi, atau saat kita cek kembali di lapangan ternyata tidak sesuai," ujar Kepala Bidang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Dominggus Manek dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).

TEP ITS Bangun Sistem Data Terintegrasi

Berangkat dari persoalan ini, TEP ITS mengembangkan sistem digitalisasi untuk membantu monitoring sektor pertanian sekaligus memperkuat tata kelola data Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur.

Sistem berbasis web tersebut dirancang agar mudah digunakan oleh pemerintah daerah. Dalam satu platform, berbagai informasi penting dapat dihimpun, mulai dari profil petani, kondisi dan pemanfaatan lahan, hasil panen, ketersediaan infrastruktur, hingga informasi lain yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.

Sistem tersebut juga dilengkapi ruang pengaduan masyarakat sehingga persoalan yang dihadapi warga dapat terdokumentasi dan menjadi bagian dari informasi yang dipertimbangkan pemerintah dalam menyusun program.

"Kami berharap dapat membantu mentransformasi ke arah digitalisasi agar data yang ada dapat mendukung pemerintah untuk menciptakan kebijakan, program, maupun kegiatan di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur," ujar anggota TEP ITS, Leonardi Paris Hasugian.

Dengan sistem tersebut, data tidak hanya berfungsi sebagai arsip. Informasi yang terkumpul diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat perubahan kondisi kawasan dari waktu ke waktu, menentukan kebutuhan yang paling mendesak, sekaligus mengukur dampak program pembangunan terhadap masyarakat.

Dari Pelaporan Manual Menuju Basis Data Jangka Panjang

Sistem yang dikembangkan TEP ITS kemudian diuji coba melalui diskusi kelompok terarah bersama jajaran pemerintah daerah Kabupaten Malaka. Kehadirannya mendapat respons positif karena dinilai dapat menyederhanakan proses pelaporan sekaligus menjaga keberlanjutan data.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Maria Florentia Bere Tay, mengatakan sistem tersebut membantu mengatasi salah satu kendala yang selama ini dihadapi pemerintah daerah.

"Sebelumnya pelaporan kami manual. Kehadiran sistem ini memudahkan kami dalam melapor, mengevaluasi, serta menyimpan data jangka panjang agar tidak hilang," tuturnya.

Manfaat serupa pun dirasakan sektor pertanian. Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Laurens Bere, menilai ketersediaan data yang akurat mengenai tanaman pangan dan alat mesin pertanian dapat menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan maupun mengajukan dukungan program kepada pemerintah pusat.

Dengan demikian, digitalisasi data dapat mendukung tata kelola pembangunan yang lebih tepat sasaran. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengidentifikasi penerima bantuan, kebutuhan yang paling mendesak, lokasi yang memerlukan intervensi, serta mengukur perkembangan program dari waktu ke waktu.

Penguatan data menjadi bagian penting dari transformasi pembangunan transmigrasi yang saat ini diarahkan pada pengembangan kawasan berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara sebelumnya menyampaikan salah satu langkah digitalisasi dalam transformasi transmigrasi adalah pemetaan kawasan transmigrasi.

"Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki basis informasi yang semakin kuat dalam merancang pengembangan kawasan," tegasnya.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan transformasi transmigrasi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026, Kamis (5/2).

"Transformasi transmigrasi menjadi instrumen strategis pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkeadilan sekaligus menjawab tantangan global yang semakin kompleks," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya konektivitas digital untuk membuka kesempatan yang setara bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan pada pidato pada sesi pembicaraan bersama Presiden Republik Indonesia dalam World Governments Summit 2025 yang dilakukan secara daring, pada Kamis (13/2).

"Hal ini memastikan bahwa setiap orang Indonesia, mulai dari pulau terpencil hingga jantung kota Jakarta, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, untuk belajar, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan," ucapnya.

Melalui inovasi TEP ITS di Kobalima Timur, digitalisasi diterapkan sebagai solusi di tingkat kawasan. Data petani, lahan, produksi, infrastruktur, hingga persoalan masyarakat dihimpun dalam satu sistem untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.

Teknologi tersebut tidak hanya menghadirkan aplikasi, tetapi juga mendorong pengelolaan data yang lebih akurat dan terintegrasi. Dengan begitu, pembangunan diharapkan lebih terukur, bantuan lebih tepat sasaran, serta kebutuhan masyarakat transmigrasi dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program.