NADIKABAR.COM — Tokopedia dan TikTok Shop buka-bukaan soal laporan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengenai dugaan pemblokiran akun sepihak dan penahanan saldo beberapa waktu lalu.
Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah untuk Tokopedia dan TikTokshop Hilmi Adrianto menyampaikan persoalan ini bermula dari pengaduan Peradi DPC Bekasi Raya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VII DPR RI pada 3 Juli 2026. Saat itu, Peradi DPC Bekasi Raya mengklaim sekitar 500 mitra pelaku usaha terdampak adanya pemblokiran akun sepihak dan penahanan saldo dengan estimasi mencapai Rp 3 triliun.
Selanjutnya, Komisi VII kemudian meminta data lebih terperinci sebagai dasar klarifikasi dan penanganan kasus, pihaknya juga sudah mengantongi data rinci tersebut. Namun, dalam data yang diterimanya, hanya 217 mitra pelaku usaha saja yang melakukan aduan dengan nilai kerugian diklaim sekitar Rp 24,05 miliar.
Dari data itu, pihaknya melakukan verivikasi terhadap setiap pengaduan berdasarkan bukti dan informasi yang ada. Pihaknya pun pada 8 September 2026 telah melaporkan perkembangan hal ini kepada Komisi VII.
"Dari total 217 mitra pelaku usaha yang dilaporkan, seluruhnya telah selesai ditangani. Sebanyak 208 kasus telah melalui proses pengecekan, dengan hasil sebanyak 193 mitra pelaku usaha berdasarkan hasil peninjauan, ditemukan perlu dikenakan sanksi berupa penarikan kembali subsidi platform yang sebelumnya telah kami berikan," katanya dalam RDPU dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Rabu (18/11/2026).
"Sementara 15 lainnya tidak mengalami pembangkuan saldo. Sementara itu, 9 kasus lainnya tidak memerlukan investigasi lebih lanjut, karena terdiri dari akun yang sudah tidak aktif, adanya duplikasi data toko, serta toko yang sebenarnya saat itu berstatus normal," sambungnya.