Hilmi menambahkan, dari total klaim kerugian sekitar Rp 24,05 miliar yang disampaikan Peradi, hasil investigasi perusahaan mengidentifikasi nilai subsidi yang terindikasi disalahgunakan sebesar Rp 16,7 miliar.
"Prinsip kami jelas, penarikan hanya dilakukan terhadap nilai subsidi yang terkait dengan pelanggaran. Sementara sisa dana yang tidak terkait dengan pelanggaran telah dilepaskan dan dapat ditarik oleh mitra pelaku usaha yang bersangkutan," terangnya.
Dari RDPU itu, kemudian pada hari berikutnya, pihaknya diundang oleh Kementerian UMKM yang menjadi mediator dalam persoalan ini. Pertemuan ini mempertemukan pihaknya dengan 6 mitra yang didampingi oleh Peradi sebagai kuasa hukum. Dari situ hanya ada 2 mitra UMKM yang masuk dalam daftar 40 penjual yang diagendakan untuk dibahas. Perusahaan kemudian menjelaskan hasil investigasi, kronologi transaksi, dugaan pelanggaran, dan nilai subsidi yang dianggap disalahgunakan.
Dalam pertemuan itu, perusahaan menjelaskan hasil investigasi, kronologi transaksi, dugaan pelanggaran, dan nilai subsidi yang dianggap disalahgunakan. Dia juga bilang perusahaan membuka kesempatan banding tambahan hingga 19 Oktober 2026.
"Selama proses tersebut, tidak terdapat mitra pelaku usaha dalam daftar pengajuan Peradi yang mengajukan banding melalui kanal tambahan. Namun terdapat dua mitra pelaku usaha yang berdasarkan laporan Kementerian UMKM yang sebenarnya tidak termasuk dalam daftar yang kita terima dari Peradi Bekasi Raya yang turut memanfaatkan kesempatan banding tambahan ini," katanya.
Nah untuk dua mitra pelaku yang di luar daftar Peradi itu, Hilmi mengatakan Tokopedia-TikTok Shop memutuskan mengembalikan seluruh dana yang sempat tertahan. Hal ini berdasarkan peninjauan bukti dan berdiskusi dengan Kementerian UMKM. Dia menargetkan pengembalian dana ini selesai dalam Minggu ini. Adapun saat ditanya berapa dana yang sebelumnya ditahan dan akan dikembalikan kepada kedua mitra itu, Hilmi belum dapat menyampaikan hal itu.