Salah satu poin utama UU itu ialah kewenangan luas yang diberikan kepada presiden AS terkait penerapan tarif sekunder.
Trump dapat menentukan waktu dan besaran tarif tersebut, serta memberikan pengecualian dari pembatasan tersebut kepada negara-negara tertentu tanpa memerlukan persetujuan dari Kongres AS terlebih dahulu.
Selain itu, UU tersebut juga memungkinkan Trump mencabut sanksi dan tarif yang diwajibkan, jika syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen tersebut—khususnya berkaitan dengan penandatanganan perjanjian damai mengenai Ukraina dan penghentian permusuhan—terpenuhi.
Sebelumnya, Gedung Putih mengidentifikasi kemungkinan pencabutan sanksi setelah tercapainya perjanjian damai sebagai unsur utama dari inisiatif tersebut, selain kewenangan luas presiden untuk memberikan pengecualian.
