Zainal menegaskan prinsip keputusan besaran UMP yang diambil telah dikalkulasikan secara matang agar berkeadilan dalam melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, sehingga investasi di Kaltara tetap tumbuh dan kondusif.
"Kita memahami bersama berbagai aspirasi yang berkembang di ruang sidang rekan-rekan serikat pekerja memperjuangkan kesejahteraan yang optimal bagi buruh tentunya. Sementara rekan-rekan dari unsur pengusaha juga memaparkan realitas dan tantangan kemampuan dunia usaha serta iklim investasi di Provinsi Kaltara," ujarnya.
Pemerintah bersama unsur akademisi, tegasnya, senantiasa berada di tengah untuk menjembatani berbagai pandangan tersebut dan yang menjadi acuan utama tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, mencakup aspek yuridis, data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta pertimbangan teknis lainnya guna menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Dalam proses pembahasan UMP, pemerintah memperhatikan sejumlah indikator ekonomi yang disampaikan oleh BPS Kaltara.
Indikator itu mulai dari pertumbuhan ekonomi Kaltara kuartal III 2026 yang tercatat 5,51 persen dan inflasi periode September 2025-September 2026 sebesar 2,56 persen.
"Indikator tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pengupahan dan tetap memperhatikan kondisi ketenagakerjaan dan keberlangsungan dunia usaha di Kaltara," ujar Zainal.