Lebih lanjut, Gubernur Zainal menjelaskan berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan bahwa upah minimum dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum atau KHL.
Dalam penetapan upah minimum di Provinsi Kaltara, perhitungan dilakukan menggunakan formula upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu sebagaimana mana yang dimaksud pada rentang batas bawah 0,5 - 1 paling tinggi.
Lebih lanjut, Zainal mengimbau kepada seluruh pelaku usaha dan para pekerja/buruh di Kaltara agar semua dapat menyikapi keputusan ini dengan kepala dingin dan semangat kekeluargaan.
"Saya berharap juga hasil dari penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Kepada para pengusaha saya juga mengimbau agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Ia juga meminta pekerja buruh dan serikat pekerja/buruh untuk terus menjaga komunikasi dan membangun hubungan yang kondusif dengan pihak perusahaan.