NADIKABAR.COM — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan.

Angka tersebut naik Rp312.824,46 atau sekitar 7,98 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.921.088,79.

"Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap," kata Andi Sudirman, Sabtu (21/11).

Selain UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga kelompok sektor usaha, yakni pertambangan, energi dan kelistrikan, industri pengolahan dan retail, serta aktivitas jasa.

"Sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp4.293.995,04, sektor industri pengolahan dan retail sebesar Rp4.235.702,42 dan sektor aktivitas jasa sebesar Rp4.234.608,39," ucap Andi Sudirman.

Andi Sudirman menegaskan penetapan UMP harus memperhatikan aspirasi pekerja dan pengusaha serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan pedoman teknis pemerintah pusat.

"Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama," ujarnya.

Dalam keputusan tersebut, UMP dan UMSP hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih wajib mendapatkan upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.

"Ketentuan UMP dan UMSP juga dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil," tuturnya.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan minimum yang telah ditetapkan.

"Jika melanggar, pengusaha dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Andi Sudirman.