Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel Indra Bangsawan mengatakan perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran upah minimum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemudian, pelanggaran oleh perorangan dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak kategori empat. Sementara itu, pelanggaran oleh korporasi dapat dikenakan denda paling sedikit kategori empat dan paling banyak kategori enam.
Meski demikian, terdapat pengecualian terhadap ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pihaknya tetap melakukan pengawasan dan sosialisasi secara berkala terhadap lebih dari 6.000 perusahaan di Sumsel, meskipun masih menghadapi keterbatasan jumlah personel pengawas ketenagakerjaan.
"Per 1 Januari 2027, UMP yang baru ditandatangani Pak Gubernur tadi sudah berlaku kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumsel. Kalau untuk sektoral tadi, ini lagi berlangsung karena ada sembilan sektor, tapi sudah sepakat, intinya sudah sepakat," ujarnya.