NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 naik Rp267.096 menjadi Rp4.210.059.
UMP Sumsel 2027 telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan kenaikan UMP 2027 Sulsel tersebut mencapai 6,77 persen dibandingkan UMP 2026, yakni Rp3.942.963.
"Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.210.059. Kenaikannya Rp267.096 dibanding tahun sebelumnya, ini 6,77 persen," katanya dikutip Antara, Kamis (19/11).
Herman menjelaskan penetapan UMP tersebut merupakan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel pada 18 November 2026 dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja.
Menurutnya, keputusan itu juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Herman menjelaskan ketentuan UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan dengan standar waktu kerja tujuh hingga delapan jam sehari atau 40 jam seminggu.
Sedangkan, usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan khusus dengan upah paling rendah 50 persen dari upah minimum.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, kalau lebih boleh. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum tahun 2027 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut," imbuhnya.
Ia menjelaskan penetapan UMP lebih awal bertujuan memberikan kepastian kepada pekerja dalam menyusun anggaran kebutuhan keluarga untuk tahun depan.
Selain itu, kata Herman, kenaikan UMP 2026 tersebut merupakan hasil kesepakatan antara unsur pengusaha dan pekerja yang difasilitasi pemerintah melalui Dewan Pengupahan.
"Di sini ada asosiasi pengusaha, di sebelahnya ada pekerja, asosiasi pekerja, bertemu di tengah pemerintah menjadi jembatan, dan hasilnya itu disepakati kenaikan 6,77 persen," pungkasnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel Indra Bangsawan mengatakan perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran upah minimum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemudian, pelanggaran oleh perorangan dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak kategori empat. Sementara itu, pelanggaran oleh korporasi dapat dikenakan denda paling sedikit kategori empat dan paling banyak kategori enam.
Meski demikian, terdapat pengecualian terhadap ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pihaknya tetap melakukan pengawasan dan sosialisasi secara berkala terhadap lebih dari 6.000 perusahaan di Sumsel, meskipun masih menghadapi keterbatasan jumlah personel pengawas ketenagakerjaan.
"Per 1 Januari 2027, UMP yang baru ditandatangani Pak Gubernur tadi sudah berlaku kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumsel. Kalau untuk sektoral tadi, ini lagi berlangsung karena ada sembilan sektor, tapi sudah sepakat, intinya sudah sepakat," ujarnya.