NADIKABAR.COM — Koalisi militer pimpinan Amerika Serikat (AS) secara resmi mengakhiri misinya di Irak, setelah lebih dari satu dekade terakhir dikerahkan. Koalisi militer itu telah menyelamatkan Irak dari kelompok-kelompok militan, terutama Islamic State (ISIS), meskipun juga sempat memicu ketegangan yang berkepanjangan.
Pasukan koalisi dikerahkan ke Irak dan Suriah pada tahun 2014 untuk memerangi ISIS, yang pada saat itu menguasai wilayah-wilayah strategis di kedua negara dan melakukan pembantai serta kekejaman.
ISIS berhasil dikalahkan di wilayah Irak pada tahun 2017, dan dikalahkan di wilayah Suriah pada tahun 2019. Namun pasukan koalisi pimpinan AS tetap bertahan untuk memerangi sisa-sisa kelompok militan tersebut.
Baghdad dan Washington sepakat untuk mengakhiri misi pasukan koalisi pada tahun 2024. Para personel pasukan koalisi pun mulai menarik diri secara bertahap dari berbagai pangkalan di seluruh wilayah Irak, sehingga kehadiran mereka kini terbatas hanya di wilayah otonom Kurdistan di bagian utara negara itu.
Penarikan terakhir pasukan koalisi pimpinan AS dari Irak, seperti dilansir AFP, Rabu (30/9/2026), dijadwalkan berlangsung pada Rabu (30/9) waktu setempat.
Pemerintah Irak meyakini bahwa penarikan pasukan koalisi ini menghilangkan dalih yang selama ini digunakan oleh faksi-faksi militan berpengaruh, yang didukung Iran, untuk tetap mempertahankan persenjataan mereka.
Perdana Menteri (PM) Irak, Ali al-Zaidi, mengumumkan bahwa tanggal 1 Oktober -- hari setelah kepergian pasukan koalisi AS -- harus diperingati sebagai Hari Kedaulatan.
"Ini merupakan momen nasional yang menegaskan tuntasnya perjalanan Irak menuju kedaulatan dan memperkuat eksistensi negara beserta institusinya," demikian pernyataan gabungan para pimpinan eksekutif, legislatif dan yudikatif Irak.
Mereka menambahkan bahwa "keberadaan senjata di luar kendali otoritas negara harus ditangani... sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah, dengan cara yang memperkuat kedaulatan negara".
Al-Zaidi yang menjabat sejak tahun ini dengan restu AS, telah bertekad untuk memperkuat monopoli negara atas persenjataan dan memastikan faksi-faksi bersenjata di Irak menyerahkan senjata mereka kepada negara.
Selama pertempuran melawan ISIS, baik koalisi pimpinan AS maupun faksi bersenjata yang didukung Iran sama-sama memerangi kelompok militan tersebut, yang merupakan musuh bersama. Namun setelah ISIS kalah, keberadaan pasukan koalisi menjadi sumber perselisihan berkepanjangan di Irak.
Faksi-faksi bersenjata itu menuntut penarikan pasukan AS dan mulai menyerang mereka dengan drone juga rudal, yang memicu pembalasan AS hingga menewaskan sejumlah komandan faksi selama beberapa tahun terakhir.
