NADIKABAR.COM — Institute of International Finance (IIF) mencatat utang global naik US$ 10 triliun atau sekitar Rp 179,14 kuadriliun (kurs Rp 17.914/US$) semester I-2026. Alhasil, total utang global sepanjang semester I-2026 tercatat sebesar US$ 365 triliun.
Dikutip dari CNBC, kenaikan utang negara terjadi bersamaan dengan melonjaknya imbal hasil obligasi pemerintah jangka menengah dan panjang di sejumlah negara ekonomi besar, seperti AS, Jepang, Prancis, dan Inggris.
Imbal hasil tersebut mencapai level tertinggi dalam lebih dari satu dekade, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap suku bunga, biaya energi yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lesu, dan tingginya belanja pemerintah.
IIF secara khusus menyoroti sejumlah hal ekonomi utama yang dinilai menghadapi defisit besar yang terus berlangsung dan biaya bunga yang semakin tinggi. Menurut IIF, kondisi tersebut selama ini sering dikaitkan dengan negara berkembang yang mengalami masalah utang.
Lembaga yang berbasis di Washington itu mencatat negara-negara maju membayar bunga lebih dari US$ 3,3 triliun atas obligasi pemerintah yang diperdagangkan secara internasional sepanjang tahun lalu. Angka tersebut lebih besar dibandingkan pengeluaran global untuk AI yang mencapai US$ 2,6 triliun, belanja pertahanan US$ 3,1 triliun, maupun investasi energi bersih sebesar US$ 2,3 triliun.
IIF memperingatkan, rasio utang telah menjadi isu politik yang akan disorot dalam pemilihan umum (pemilu) dan solusi cepat jangka pendek dalam memitigasi risiko tersebut.
"Siklus setan antara pemilihan umum dan solusi cepat jangka pendek, serta kerentanan jangka panjang karena utilitas marginal dari utang yang lebih tinggi menurun," ungkap riset IIF dikutip dari CNBC, Sabtu (26/9/2026).
"Seiring kenaikan suku bunga acuan, beban bunga diperkirakan akan melonjak, sementara tekanan struktural dari pengeluaran perawatan kesehatan dan pensiun publik sebagian besar masih belum ditangani," tambahnya.
Sementara itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menilai kenaikan imbal hasil obligasi menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk mengendalikan dan mengalokasikan kembali pengeluaran pemerintah seiring dengan meningkatkan efisiensi sektor publik dan memperkuat pendapatan.
Reformasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan utang dalam jangka panjang sekaligus memastikan pemerintah memiliki ruang untuk merespons berbagai guncangan ekonomi di masa depan.
Sementara itu, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan kepada BBC dalam wawancara pekan ini bahwa berbagai guncangan terhadap ekonomi global membuat tingkat utang terus meningkat. Ia menggambarkannya seperti naik tangga dan menyoroti minimnya langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.
"Ada dua hal yang harus dilakukan: menurunkan tingkat utang, memprioritaskan konsolidasi fiskal, dan memastikan bank sentral memenuhi mandat mereka untuk stabilitas harga," katanya.
"Tidak mungkin cukup menekankan betapa pentingnya untuk memiliki keberanian mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini adalah langkah-langkah yang sulit secara politis, tetapi langkah-langkah yang perlu diambil," pungkasnya.
