NADIKABAR.COM — Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan secara efektif mulai 28 Oktober 2026. Regulasi ini menetapkan batas waktu kerja maksimal bagi pekerja atau buruh sebesar 40 jam dalam sepekan melalui dua skema operasional utama.
Berdasarkan Pasal 115 ayat (2), pemberi kerja wajib menerapkan skema 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dalam sepekan atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Meski begitu, ketentuan jam kerja ini tidak berlaku mutlak bagi sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu yang akan diatur tersendiri melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Terkait jam kerja lembur, Pasal 116 mengatur bahwa perusahaan tidak boleh mempekerjakan karyawan melebihi jam kerja normal tanpa persetujuan pekerja yang bersangkutan.
Selain itu, perusahaan juga perlu memenuhi syarat yaitu memberikan perintah lembur secara tertulis atau media digital dan batasan waktu lembur.
