Namun, semakin banyak data yang terhubung, semakin besar pula risiko apabila data tersebut tidak akurat atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.
Pratama mengingatkan integrasi data tidak boleh dilakukan sebelum kualitas data dipastikan. Menurut dia, digitalisasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila data yang digunakan sejak awal masih bermasalah.
"Data yang tidak akurat apabila diintegrasikan hanya akan menghasilkan kesalahan yang lebih besar. Prinsip garbage in, garbage out tetap berlaku, bahkan ketika teknologi yang digunakan sudah semakin canggih," jelasnya.
Selain kualitas, keamanan menjadi persoalan penting dalam penerapan Satu Data Indonesia. Semakin banyak sistem pemerintah yang saling terhubung, semakin luas pula permukaan serangan siber yang harus dilindungi.
Oleh karena itu, Pratama menilai keamanan harus dibangun sejak tahap perancangan sistem atau security by design. Perlindungan juga tidak cukup hanya diberikan kepada database, tetapi mencakup seluruh siklus data sejak dikumpulkan, disimpan, diproses, dipertukarkan hingga digunakan.
"Prinsip Zero Trust juga perlu dijadikan fondasi. Status sebagai instansi pemerintah tidak boleh otomatis membuat suatu pengguna, perangkat atau sistem dipercaya oleh sistem lainnya," kata dia.
Disampaikan Pratama, setiap akses terhadap data harus diverifikasi dan diberikan sesuai kebutuhan. Pengawasan serta pencatatan aktivitas juga penting untuk mencegah penyalahgunaan akses, terutama ketika data pemerintah yang terhubung semakin besar.
