Dilansir ABC Australia, delegasi dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Tonga menyatakan keprihatinan terkait provinsi-provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Papua.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, mengatakan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi-provinsi Indonesia tersebut berkaitan dengan upaya kemerdekaan.
"Pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan upaya penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama," ujarnya.
"Banyak laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat menyoroti kaitan erat antara hak penentuan nasib sendiri yang berujung pada pelanggaran langsung hak asasi manusia oleh Indonesia dan upaya Indonesia untuk membungkam segala bentuk oposisi," tambahnya.
