NADIKABAR.COM — Wacana pelarangan total rokok elektronik (REL) atau vape menjadi perhatian pelaku industri dan pekerja. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan aspek pengawasan produk sekaligus dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan tenaga kerja.
Pakar Hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, mengatakan kasus penyalahgunaan narkotika melalui media REL perlu dibedakan dari peredaran produk legal yang telah memenuhi ketentuan.
"Sejak awal, narkotika ditemukan terkandung pada produk REL ilegal, bukan pada produk resmi. Artinya, penyalahgunaan narkotika pada REL dapat ditangani bukan dengan menghentikan produksinya, tetapi dengan memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal," ujar Hari, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, pelarangan produk REL yang berstatus legal belum tentu menyelesaikan persoalan penyalahgunaan. Sebab, permintaan terhadap produk tersebut berpotensi tetap ada meskipun jalur peredaran legal dihentikan.
Hari mencontohkan penyalahgunaan suatu produk tidak serta-merta menjadi alasan untuk melarang seluruh produk sejenis. Ia mengilustrasikannya dengan pisau yang dapat disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, tetapi penyalahgunaan tersebut tidak lantas menjadi dasar untuk menghentikan produksi maupun melarang peredaran pisau secara keseluruhan.
"Penyalahgunaan suatu objek secara ilegal tidak serta-merta membuat objek tersebut menjadi ilegal. Karena itu, yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana mencegah dan menindak penyalahgunaannya," katanya.