Menurut Mirah, perubahan kebijakan berpotensi memengaruhi sumber penghasilan keluarga yang bergantung pada sektor tersebut. Ia meminta pemerintah memperhitungkan dampaknya terhadap pekerja sebelum mengambil keputusan.
"Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan tidak menjadikan pekerja sebagai korban yang harus menanggung seluruh konsekuensinya," katanya.
Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi, juga mengatakan industri REL melibatkan tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan hingga ritel.
Menurutnya, perubahan terhadap keberlangsungan industri dapat berdampak pada pekerja dan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
"Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut," ujar Enggar.
Dengan jumlah perusahaan, tenaga kerja, investasi, dan nilai ekspor tersebut, industri REL menjadi salah satu sektor yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Aspek-aspek tersebut turut menjadi pertimbangan dalam pembahasan kebijakan mengenai pengaturan rokok elektronik.