NADIKABAR.COM — Wacana pelarangan total rokok elektronik (REL) atau vape menjadi perhatian pelaku industri dan pekerja. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan aspek pengawasan produk sekaligus dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan tenaga kerja.

Pakar Hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, mengatakan kasus penyalahgunaan narkotika melalui media REL perlu dibedakan dari peredaran produk legal yang telah memenuhi ketentuan.

"Sejak awal, narkotika ditemukan terkandung pada produk REL ilegal, bukan pada produk resmi. Artinya, penyalahgunaan narkotika pada REL dapat ditangani bukan dengan menghentikan produksinya, tetapi dengan memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal," ujar Hari, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, pelarangan produk REL yang berstatus legal belum tentu menyelesaikan persoalan penyalahgunaan. Sebab, permintaan terhadap produk tersebut berpotensi tetap ada meskipun jalur peredaran legal dihentikan.

Hari mencontohkan penyalahgunaan suatu produk tidak serta-merta menjadi alasan untuk melarang seluruh produk sejenis. Ia mengilustrasikannya dengan pisau yang dapat disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, tetapi penyalahgunaan tersebut tidak lantas menjadi dasar untuk menghentikan produksi maupun melarang peredaran pisau secara keseluruhan.

"Penyalahgunaan suatu objek secara ilegal tidak serta-merta membuat objek tersebut menjadi ilegal. Karena itu, yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana mencegah dan menindak penyalahgunaannya," katanya.

Hari berpandangan pengawasan terhadap industri REL dapat dilakukan melalui penguatan standar produksi, pengawasan kandungan, serta pengawasan penjualan dan peredaran produk, termasuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Dalam kondisi ekonomi saat ini, ketika masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan negara juga membutuhkan penerimaan, mengilegalkan industri yang legal bukanlah pilihan yang bijak. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan standar produksi atau SNI serta meningkatkan pengawasan atas kandungan dan penjualan vape," ujar Hari.

Dari sisi ekonomi, industri REL diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun melalui kegiatan usaha terkait. Industri ini juga disebut menopang penghidupan sekitar 1 juta masyarakat Indonesia, termasuk keluarga pekerja di sektor tersebut.

Data Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 200 perusahaan industri rokok elektronik. Nilai investasi industri ini disebut mencapai Rp 31 triliun, sedangkan nilai ekspornya sekitar US$ 518 juta.

Aktivitas industri REL mencakup sejumlah sektor, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran hingga perdagangan. Karena itu, kebijakan yang mengatur sektor ini juga berkaitan dengan lapangan kerja, investasi, ekspor, dan penerimaan negara.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, mengatakan kebijakan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan industri perlu mempertimbangkan kondisi pekerja.

Menurut Mirah, perubahan kebijakan berpotensi memengaruhi sumber penghasilan keluarga yang bergantung pada sektor tersebut. Ia meminta pemerintah memperhitungkan dampaknya terhadap pekerja sebelum mengambil keputusan.

"Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan tidak menjadikan pekerja sebagai korban yang harus menanggung seluruh konsekuensinya," katanya.

Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi, juga mengatakan industri REL melibatkan tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan hingga ritel.

Menurutnya, perubahan terhadap keberlangsungan industri dapat berdampak pada pekerja dan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

"Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut," ujar Enggar.

Dengan jumlah perusahaan, tenaga kerja, investasi, dan nilai ekspor tersebut, industri REL menjadi salah satu sektor yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Aspek-aspek tersebut turut menjadi pertimbangan dalam pembahasan kebijakan mengenai pengaturan rokok elektronik.