"Begitu menggunakan wajahnya, face recognition, namanya langsung keluar. Lantas terkoneksi dengan Kepolisian, dia punya mobil atau enggak, punya motor atau enggak, punya tanah atau enggak dengan ATR/BPN, nanti langsung keluar tidak layak atau layak. Dia masuk desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya," beber Tito.
Tito menyebut penyaluran bansos di Banyuwangi tidak tepat sasaran, di mana terdapat hampir 70% penerima bansos yang tidak berhak menerima bantuan pemerintah. Sistem digitalisasi ini pun telah diuji coba di Banyuwangi.
Kemudian, ada 42 kabupaten/kota yang menjadi daerah percontohan untuk pengembangan sistem digitalisasi bansos ini ke depan. Tito menargetkan perluasan uji coba ini lebih ke 200 kabupaten/kota pada akhir tahun.
