Pertemuan juga membahas potensi hidroenergi di Kalimantan Utara. Yuliot menyampaikan PLTA Mentarang memiliki potensi kapasitas sekitar 1.375 megawatt (MW) dan tengah dibahas lintas kementerian.
Salah satu aspek yang tengah diselesaikan adalah persoalan lahan genangan yang sebagian bersinggungan dengan program strategis nasional Kementerian Pekerjaan Umum. Verifikasi aset dan penyusunan rekomendasi teknis ditargetkan rampung pada Desember 2026.
"Masyarakat Kalimantan Utara yang sudah menyiapkan lahannya ini sangat berharap proyek ini dapat segera diselesaikan, apalagi penyelesaian proyek ini akan menunjang Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan," ujar Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara, Marthin Billa.
Sementara itu, PLTA Kayan dengan potensi kapasitas sekitar 9 gigawatt (GW) masih dalam tahap penjajakan calon mitra pendanaan.
Proyek tersebut direncanakan melalui skema Independent Power Producer (IPP) PLN dengan target mulai beroperasi secara komersial atau commercial operation date (COD) pada 2031. Target tersebut tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan DPD RI menjadi bekal penting untuk memastikan setiap proyek energi, dari panas bumi hingga listrik desa, hadir tepat sasaran dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat di daerah.
