NADIKABAR.COM — Pengembangan energi, mulai dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTA di Kalimantan Utara, hingga penyediaan listrik bagi desa-desa di wilayah 3T, membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu, keduanya dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) agar percepatan transisi energi tetap memperhatikan kebutuhan warga dan kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, dalam pertemuan dengan Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (10/11).
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan panas bumi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), elektrifikasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga pengawasan pertambangan.
"Dari sisi kebijakan energi itu adalah bagaimana ketahanan energi bisa berjalan sangat andal dan jangan sampai terjadi kelangkaan energi bagi masyarakat, baik BBM maupun ketersediaan listrik. Selain itu, bagaimana kita melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat," ujar Yuliot dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Untuk pemerataan akses energi ini, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi 100% pada 2029 untuk pemerataan akses energi. Saat ini, masih terdapat 10.068 lokasi di 5.821 desa yang akan dialiri listrik dengan pendekatan yang menyesuaikan kondisi geografis masing-masing.
"Untuk menjawab tantangan geografis Indonesia, pemerintah menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah melalui perluasan jaringan, pembangunan mini-grid berbasis EBT, dan penyediaan PLTS individual dengan baterai bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik," jelasnya.
Pemerintah juga menyiapkan program Listrik Desa (Lisdes), termasuk melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) gagi wilayah 3T yang belum terjangkau jaringan listrik utama.
Pemda Dilibatkan Sejak Lelang Panas Bumi
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melelang wilayah panas bumi. Bahkan, pemerintah daerah akan dilibatkan dalam kepanitiaan lelang tersebut.
"Untuk pemanfaatan panas bumi ini, keterikatan dengan pemda sangat besar, termasuk proses lelang dan proses-proses seterusnya, termasuk kami mintakan anggota panitia lelang pun dari pemda," ungkap Eniya.
DPD RI turut menyambut langkah tersebut dan menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di daerah yang masih membutuhkan pemahaman lebih baik mengenai panas bumi.
"Ketika konsesi panas bumi diberikan, penting sekali negara hadir dan jangan biarkan pihak swasta sendiri yang memberikan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kita (DPD RI) akan mendukung sepenuhnya upaya ini," ujar Anggota DPD RI dari Maluku Utara, R. Graal Taliawo.
PLTA Kalimantan Utara Terus Dipercepat
Pertemuan juga membahas potensi hidroenergi di Kalimantan Utara. Yuliot menyampaikan PLTA Mentarang memiliki potensi kapasitas sekitar 1.375 megawatt (MW) dan tengah dibahas lintas kementerian.
Salah satu aspek yang tengah diselesaikan adalah persoalan lahan genangan yang sebagian bersinggungan dengan program strategis nasional Kementerian Pekerjaan Umum. Verifikasi aset dan penyusunan rekomendasi teknis ditargetkan rampung pada Desember 2026.
"Masyarakat Kalimantan Utara yang sudah menyiapkan lahannya ini sangat berharap proyek ini dapat segera diselesaikan, apalagi penyelesaian proyek ini akan menunjang Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan," ujar Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara, Marthin Billa.
Sementara itu, PLTA Kayan dengan potensi kapasitas sekitar 9 gigawatt (GW) masih dalam tahap penjajakan calon mitra pendanaan.
Proyek tersebut direncanakan melalui skema Independent Power Producer (IPP) PLN dengan target mulai beroperasi secara komersial atau commercial operation date (COD) pada 2031. Target tersebut tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan DPD RI menjadi bekal penting untuk memastikan setiap proyek energi, dari panas bumi hingga listrik desa, hadir tepat sasaran dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat di daerah.
