Dukungan tersebut dinilai krusial di tengah upaya pembenahan tata kelola perekonomian nasional yang berlandaskan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Mugiyanto menegaskan perjuangan Presiden untuk mensejahterakan masyarakat tidak semestinya dipertentangkan dengan kepentingan rakyat itu sendiri.
Ia meminta agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan atau merusak upaya pemerintah dari dalam.
"Ketika Presiden Prabowo sedang berjuang keras mewujudkan kesejahteraan rakyat, sudah sepatutnya semua pihak memberikan dukungan, bukan justru menikam dari belakang. Kita harus memastikan kewenangan negara digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," ucapnya.
