Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengemukakan pencegahan korupsi yang melibatkan kepala daerah tidak cukup diselesaikan melalui operasi ta
Adapun rinciannya, yakni gubernur sebanyak 39 kasus, wakil gubernur tujuh kasus, bupati 286 kasus, wakil bupati 66 kasus, wali kota 78 kasus, dan wakil wali kota 25 kasus.
Selain itu, dari angka itu, terdapat empat kasus korupsi menjerat penjabat (pj) bupati dan satu kasus pj wali kota.
Sedangkan, korupsi yang menjerat anggota DPRD sejak 2010 sampai 2025 sebanyak 545 kasus.
Ia menyebut, seorang kepala daerah bisa melakukan tindak korupsi, salah satunya karena harus mengembalikan modal politik.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
