NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menegaskan desa memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui penguatan pembangunan sumber daya manusia sejak tingkat keluarga.
“Perkuat konvergensi, jangan bekerja sendiri-sendiri. Penurunan stunting bukan hanya kerja pemerintah pusat, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Kita perlu memastikan ibu hamil mendapatkan pendampingan, ibu menyusui memperoleh perhatian, balita dipantau pertumbuhannya, serta keluarga yang membutuhkan mendapatkan intervensi yang tepat,” katanya saat Rakor Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis.
Menurutnya, upaya penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, pemerintah desa, puskesmas, posyandu, hingga kader pembangunan manusia dan tim pendamping keluarga.
Ia meminta agar data menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan langkah intervensi.
Melalui monitoring dan evaluasi, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi program yang telah berhasil, kendala yang dihadapi, serta menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut.
Setiap desa dan kabupaten memiliki tantangan berbeda sehingga pendekatan penanganan stunting harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.
Selain itu, pemerintah desa diminta mengoptimalkan peran dan kewenangannya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, memperkuat layanan desa, mendukung kegiatan posyandu, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat langsung bagi ibu dan anak.
“Keberhasilan kita tidak diukur hanya dari banyaknya kegiatan, tetapi dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Saya berharap rakor ini tidak berhenti pada laporan dan diskusi, tetapi menghasilkan kesepakatan tindak lanjut yang konkret, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme pemantauan berkelanjutan,” ujarnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan Galuh Tantri Narinda menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut penting untuk meningkatkan kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan kader posyandu sebagai ujung tombak pencegahan stunting di desa.
“Para kader memiliki peran langsung dalam memantau tumbuh kembang balita, mendatangi rumah ibu hamil, serta mengenali kondisi keluarga di lingkungan masing-masing,” kata Galuh Tantri.
Ia menjelaskan, pada tahun ini terdapat 12 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang turut bergerak dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui berbagai program sesuai bidang masing-masing.
Di antaranya pembinaan posyandu secara berjenjang hingga kabupaten/kota, pembinaan dan evaluasi Tim Penggerak PKK, penguatan ketahanan pangan keluarga, pelatihan kader pangan, serta bantuan benih sayuran untuk kegiatan posyandu.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga terus mendorong Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagai upaya meningkatkan pemenuhan gizi keluarga dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan lokal.
“Dukungan lainnya dilakukan melalui perbaikan rumah tidak layak huni beserta fasilitas sanitasi di kawasan permukiman, serta penyaluran bantuan makanan tambahan bagi ibu dan anak dari keluarga penerima manfaat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader desa yang selama ini bekerja langsung di tengah masyarakat dalam mendukung pencegahan stunting.
“Pekerjaan mereka jarang terlihat dari jauh, dan hasilnya baru tampak bertahun-tahun kemudian pada anak-anak kita yang tumbuh sehat. Ketekunan seperti itu layak dihargai,” katanya.
Ia memastikan Pemprov Kalsel terbuka terhadap berbagai masukan dari Kemendes PDT, termasuk hasil evaluasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
Rencana tindak lanjut yang disepakati juga akan dikawal bersama pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
“Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi pusat dan daerah semakin kuat, sehingga desa dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap ibu memperoleh pendampingan yang layak dan setiap anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat serta optimal,” katanya.
