Sosialisasi kepada masyarakat, lanjutnya, perlu dilakukan secara persuasif dengan mempertimbangkan kondisi sosial warga yang telah puluhan tahun tinggal di kawasan tersebut.
"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan pascabencana. Karena itu, pemerintah harus bekerja bersama untuk menyiapkan lokasi yang aman sekaligus memastikan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dan aktivitas ekonominya," katanya.
Oleh karena itu, Richard meminta pemerintah daerah untuk terus memperbarui dan memverifikasi data kerusakan, jumlah penduduk terdampak, serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Data yang akurat dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat sekaligus memastikan kebutuhan bantuan dan program pemulihan dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan terus menjaga semangat kerja sama, memperkuat koordinasi, serta menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi.
Dengan langkah tersebut, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan mampu memulihkan kehidupan sosial serta perekonomian masyarakat terdampak bencana.
