NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Richard Tampubolon menekankan percepatan pemulihan pascabencana guna mengembalikan wilayah yang terdampak segera kembali normal secara tepat, terukur dan berkelanjutan.
"Percepatan pemulihan pascabencana menjadi fokus bersama untuk mengembalikan kondisi seperti biasa," ujar Richard Tampubolon saat melakukan kunjungan kerja di Tapanuli Utara, Ahad.
Ia mengatakan penanganan pascabencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi membutuhkan kerja sama yang cepat dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurut dia, koordinasi yang kuat sangat diperlukan mengingat sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami bencana susulan yang dapat menghambat proses pemulihan, termasuk pembangunan kembali jembatan dan fasilitas umum lainnya.
Richard mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur pascabencana harus memperhatikan aspek teknis, kondisi geografis, serta tingkat kerawanan bencana di setiap lokasi.
"Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan kondisi wilayah dan tingkat kerawanan bencana. Apabila pembangunan dilakukan di kawasan hutan lindung atau wilayah dengan ketentuan khusus, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku," kata dia.
Ia meminta satuan tugas penanganan bencana memperkuat koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar seluruh tahapan penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi dapat berjalan secara efektif.
Richard menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi agar program yang telah direncanakan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengatakan pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program di lapangan, termasuk pekerjaan yang belum dilaksanakan pihak ketiga, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses pemulihan.
"Percepatan pelaksanaan program harus disertai pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar program pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan," sebut dia.
Selain infrastruktur, Wamenhan turut menekankan pentingnya percepatan penyelesaian relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana melalui kajian dan asesmen menyeluruh untuk memastikan lokasi hunian baru benar-benar aman.
Menutur dia, relokasi tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat tinggal, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap lahan pertanian, perkebunan, persawahan, dan sumber mata pencaharian lainnya.
Sosialisasi kepada masyarakat, lanjutnya, perlu dilakukan secara persuasif dengan mempertimbangkan kondisi sosial warga yang telah puluhan tahun tinggal di kawasan tersebut.
"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan pascabencana. Karena itu, pemerintah harus bekerja bersama untuk menyiapkan lokasi yang aman sekaligus memastikan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dan aktivitas ekonominya," katanya.
Oleh karena itu, Richard meminta pemerintah daerah untuk terus memperbarui dan memverifikasi data kerusakan, jumlah penduduk terdampak, serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Data yang akurat dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat sekaligus memastikan kebutuhan bantuan dan program pemulihan dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan terus menjaga semangat kerja sama, memperkuat koordinasi, serta menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi.
Dengan langkah tersebut, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan mampu memulihkan kehidupan sosial serta perekonomian masyarakat terdampak bencana.
